6 Februari 2026 – JAKARTA – Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada) hari ini menghimpun para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan kawasan dalam lokakarya publik–swasta tingkat tinggi bertajuk “Connecting Policy, Business & People: Digital Finance and Market Readiness for Inclusive MSMEs”, yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta.

Diselenggarakan di Hotel Shangri-La Jakarta, workshop ini mempertemukan para anggota ABAC, pejabat senior pemerintah, perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, organisasi pendukung UMKM, serta para undangan dari seluruh kawasan APEC untuk memperkuat dialog mengenai perumusan kebijakan UMKM yang inklusif dan responsif gender.

Direktur Eksekutif APEC, Eduardo Pedrosa, dalam sesi pembukaan Dialog ABAC–SOM menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menyoroti berbagai isu kunci terkait UMKM dan digitalisasi. Ia menilai kegiatan ini menjadi contoh kuat dari keterlibatan publik–swasta yang efektif dalam mendorong reformasi kebijakan guna mendukung pengembangan UMKM di seluruh kawasan APEC.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Fase Kedua APEC-Canada Growing Business Partnership (ACGBP) — inisiatif lima tahun senilai 2,5 juta dolar Kanada yang didanai Pemerintah Kanada dan diimplementasikan oleh APF Canada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan fokus khusus pada perempuan dan wirausaha perempuan muda.

“UMKM yang dipimpin perempuan merupakan pendorong penting inovasi, produktivitas, dan ketahanan di seluruh perekonomian APEC,” ujar Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada.

“Lokakarya ini mencerminkan komitmen kami untuk menghubungkan kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan keuangan digital serta akses pasar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini sering tertinggal.”

 Memajukan Inklusi Keuangan Digital

Lokakarya dibuka dengan diskusi panel bertema Strengthening Digital Financial Inclusion for Women Entrepreneurs yang menghadirkan perwakilan kementerian dan anggota ABAC yang terlibat dalam pengembangan UMKM. Para panelis membahas bagaimana pembayaran digital, dompet elektronik, dan pasar daring dapat membantu UMKM yang dipimpin perempuan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, serta memperluas akses ke pasar domestik dan regional, sekaligus mengatasi berbagai hambatan seperti kesenjangan literasi digital, isu privasi data, serta produk keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha perempuan.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, diskusi juga mengeksplorasi peluang kolaborasi APEC dan ABAC dalam pengembangan sistem pembayaran yang interoperable, harmonisasi standar Know-Your-Customer (KYC), serta portabilitas data kredit untuk mendukung partisipasi perempuan wirausaha dalam ekonomi digital. Wakil Menteri Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Siti Azizah, menyoroti masih adanya kesenjangan dalam literasi keuangan dan digital, dengan mencatat bahwa 74 persen transaksi masih dilakukan secara tunai. Ia menegaskan bahwa perluasan akses dan peluang di bidang tersebut sangat penting bagi pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya UMKM yang dipimpin oleh perempuan.

Memperkuat UMKM Perempuan dalam Rantai Nilai Regional

Setelah sesi panel, diskusi meja bundar tertutup mempertemukan anggota ABAC dan pejabat tinggi pemerintah untuk membahas strategi praktis dalam meningkatkan partisipasi UMKM yang dipimpin perempuan dalam rantai nilai domestik dan regional. Diskusi menyoroti adaptasi digital, formalitas usaha, kepemilikan kekayaan intelektual, sertifikasi dan standar, kesiapan ekspor, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas guna membuka peluang pasar baru.

Sesi ini menekankan pentingnya penyederhanaan kepatuhan regulasi, perluasan akses terhadap perangkat digital dan intelijen pasar, serta penguatan kerja sama APEC dalam harmonisasi standar, perdagangan tanpa kertas (paperless trade), dan kerangka pengadaan inklusif.

Ketua ABAC Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi konsistensi mitra dari Kanada yang selama bertahun-tahun berfokus pada pengembangan UMKM serta pemberdayaan perempuan. Menurutnya, fokus tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki sekitar 60 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari setengahnya merupakan perempuan.

“Perlu saya sampaikan bahwa jika berbicara UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 60 juta, dan lebih dari setengahnya adalah perempuan,” katanya.

Anindya juga menekankan pentingnya peningkatan akses pasar, dukungan likuiditas, serta model bisnis yang lebih adaptif agar pelaku usaha perempuan dapat berkembang lebih cepat.

“Untuk membantu perempuan, dibutuhkan akses pasar yang lebih baik, dukungan likuiditas yang lebih besar, dan kita harus mendesain model bisnis yang benar-benar memudahkan mereka untuk mengadopsinya,” kata Anindya.

Mendukung Agenda Pertumbuhan Inklusif APEC

Lokakarya ini secara langsung mendukung komitmen APEC terhadap kesetaraan gender dan pertumbuhan inklusif di bawah La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth (2019), khususnya dalam memperluas akses perempuan wirausaha terhadap pembiayaan dan pasar, memperkuat kepemimpinan UMKM, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan bukti.

“Dengan mendasarkan dialog kebijakan pada realitas dunia usaha, kita dapat menghasilkan solusi UMKM yang lebih efektif dan responsif gender,” tambah Vina Nadjibulla, Wakil Presiden APF Canada.

Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan ABAC Kanada, ABAC Indonesia, dan mitra regional, APF Canada menargetkan hasil lokakarya ini dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperluas akses pembiayaan digital dan rantai pasok bagi UMKM yang dipimpin perempuan di Indonesia dan kawasan APEC.

Di sela-sela lokakarya, APF Canada dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru yang mencerminkan semakin eratnya kerjasama Kanada–Indonesia pada persimpangan kebijakan, riset, dan keterlibatan dunia usaha. MoU yang ditandatangani di Jakarta oleh Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada, serta Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, membentuk kerangka kerja kolaborasi yang lebih erat dalam analisis kebijakan luar negeri, strategi perdagangan dan komersial, serta riset terapan di bidang kepentingan bersama.

Melalui kemitraan ini, kedua organisasi akan bekerja sama dalam pertukaran pengetahuan, pelaksanaan riset bersama, serta penyelenggaraan dialog kebijakan mengenai berbagai isu seperti mineral kritis, ketahanan pangan dan energi, serta implementasi efektif perjanjian ekonomi Kanada–Indonesia, guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti serta memperkuat kerja sama bilateral dan regional.

— SELESAI —

Tentang Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada)

Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada) merupakan lembaga publik independen nirlaba yang didedikasikan untuk memperkuat keterlibatan Kanada dengan Asia serta memperdalam hubungan Asia dengan Kanada. Berkantor pusat di Vancouver, Kanada, dan memiliki Kantor Regional Asia di Singapura, APF Canada berperan sebagai jembatan antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi akademik Kanada dan Asia, dengan mendorong pertumbuhan inklusif, kemitraan yang tangguh, serta inovasi di kawasan Indo-Pasifik. Melalui riset kebijakan lanjutan, forum strategis, dan berbagai program terarah di bidang perdagangan, keberlanjutan, keamanan, aksi iklim, pendidikan, dan kerja sama regional, APF Canada bertujuan memperkuat hubungan ekonomi serta mempererat hubungan antarmasyarakat antara Asia dan Kanada.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.asiapacific.ca.

Tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kadin Indonesia merupakan organisasi payung bagi kamar dagang dan asosiasi usaha di Indonesia yang berfokus pada seluruh bidang perdagangan, industri, dan jasa, serta berkomitmen kuat memanfaatkan potensi dan sinergi perekonomian nasional sebagai forum strategis bagi para CEO Indonesia. Organisasi ini didanai secara swasta sehingga berperan sebagai juru bicara independen kepentingan sektor usaha, sekaligus menjadi satu-satunya organisasi bisnis nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 untuk mewakili dunia usaha swasta. Dengan jaringan 34 Kadin Provinsi dan 514 cabang kabupaten/kota, Kadin Indonesia memiliki cakupan nasional di seluruh sektor ekonomi.