Dirjen HAM Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel
Contoh Gambar
Contoh Gambar

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Mualimin Abdi secara virtual mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumatera Selatan, Selasa (30/8).

Menurut Dirjen Mualimin pengukuhan gugus tugas tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip panduan dari PBB yakni United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB berkomitmen untuk menciptakan iklim bisnis yang baik serta memenuhi nilai-nilai HAM.

“Agar aktivitas usaha serta bisnis sesuai prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.” Lanjut Dirjen Mualimin

Gubernur Sumatera Selatan dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Darma Budhy menyambut baik pembentukan gugus tugas tersebut, mengajak semua pihak utk terus memberikan perhatian dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM khususnya kepada pelaku bisnis yang ada di Provinsi Sumsel.

Melalui pembentukan Gugus tugas ini, semoga isu HAM selalu sejalan dgn sektor bisnis, utk mencapai hal tersebut perlu sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah.

”Kami menyambut baik upaya Kemenkumham sbg leading Senter Nasional Bisnis dan HAM yg diharapkan dpt memberikan dukungan moral bagi semua pihak dlm menciptakan bisnis yang berbasis HAM di Negara Republik Indonesia,” ujar Darma Budhy.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto mengatakan gugus tugas mempunyai fungsi mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di wilayah, memonitor dan mengevaluasi implementasi bisnis dan HAM, serta melaporkan hasil pelaksanaan implementasi kepada Menteri Hukum dan HAM.

Para Ka OPD yang dikukuhkan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RM. Fauzi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ir. H. Amiruddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Arios Irwan Wahyu, Kepala Bakesbangpol, Dr. H. Sunarto, Kepala Dinas Kesehatan, Ferri Yanuar, dan Kepala Dinas Perindustrian, Ir. Hj. Ernila Riza.

Pada acara tersebut juga dilakukan deklarasi pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) bagi satker pemasyarakatan dan imigrasi di jajaran Kemenkumham Sumsel, yang disaksikan oleh Kaper Ombusman Sumsel M Adrian Agustiansyah dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, R. Sabarrudin Ilyas.

Turut hadir juga Ketua Kadin Kota Palembang, Yunimamsyah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Prov. Sumsel, Abdullah, Ketua PHRI Sumsel, H. Harison Hs, serta perwakilan pengurus APINDO Sumatera Selatan.

Sementara itu, hadir juga secara langsung Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang, Kadiv Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kota Palembang yaitu Kalapas Kelas I Palembang, Yuliuz Sahruzah, Kakanim Palembang, M. Ridwan, Ka. LPKA Palembang, Hamdi Hasibuan, Ka. LPP Palembang, Ike Rahmawati, Ka. Lapas Banyuasin, Ronaldo Devinci, Ka. Bapas Palembang, Sudirwan, Ka. Rupbasan Palembang, Parulian Hutabarat, dan Karutan Kelas I Palembang, Bistok Sitongkir.

KADIN Sumsel telah ikut berpartisipasi dalam Pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

KADIN mendukung penuh atas terbentuknya Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM tersebut. Semoga tim dapat menjalankan tugas dengan baik dan para pelaku bisnis di Provinsi Sumatera Selatan pun senantiasa dapat menjalankan bisnis dengan baik pula, karena tercipta hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis dan tim tersebut.

Dilansir dari kumparan.com

Roadmap Strategi 2045 Menjadi Program Prioritas KADIN Indonesia 2023
Gelar Rapimnas 2022, KADIN Indonesia Bahas Penguatan Ekonomi Daerah dan Nasional
Rapimnas KADIN 2022 Fokus Untuk Memperkuat UMKM
Jelang Rapimnas 2022, KADIN Indonesia Adakan Beberapa Pertemuan Penting
KADIN dukung peningkatan ekspor Jawa Timur ke Arab Saudi

B20 Summit Indonesia 2022 | 13-14 November | Bali

Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth

9
Des 22
KADIN Banten Expo 2022
Jumpa
KADIN Indonesia
9
Des 22
Seminar TKDN
Virtual
KADIN Indonesia

B20 Summit Indonesia 2022 | 13-14 November | Bali

Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth

Jelang Rapimnas 2022, KADIN Indonesia Adakan Beberapa Pertemuan Penting
Joint Opening Indonesia Net Zero Summit 2022 dan B20 Investment Forum: Aksi Iklim Kolektif untuk Dekarbonisasi Industri
KADIN Indonesia Bersama Kamar Dagang Swiss dan Eropa Meluncurkan Buku B20 Sustainability 4.0 Awards
Wakil Ketua KADIN Sulut Bidang UKM, Ivanry Matu
KADIN Sulut Dorong Usaha Rintisan Ramah Lingkungan di Sulawesi Utara
KADIN Net Zero Hub: Tanpa Dekarbonisasi Industri, Indonesia Sulit Mencapai Target NDC

B20 Summit Indonesia 2022 | 13-14 November | Bali

Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth

KADIN DKI Jakarta Imbau Pelaku UMKM Tak Khawatir Soal Integrasi NIK Jadi NPWP
KADIN DKI Jakarta Imbau Pelaku UMKM Tak Khawatir Soal Integrasi NIK Jadi NPWP
KADIN Atasi Masalah Keuangan pada UKM
KADIN Atasi Masalah Keuangan pada UKM

B20 Summit Indonesia 2022 | 13-14 November | Bali

Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth

9
Des 22
Seminar TKDN
Virtual
KADIN Indonesia
10
Nov 22
Jakarta International Premium Products Fair (JIPREMIUM) 2022
Jumpa
KADIN Indonesia
9
Des 22
KADIN Banten Expo 2022
Jumpa
KADIN Indonesia
Roadmap Strategi 2045 Menjadi Program Prioritas KADIN Indonesia 2023
Gelar Rapimnas 2022, KADIN Indonesia Bahas Penguatan Ekonomi Daerah dan Nasional
Rapimnas KADIN 2022 Fokus Untuk Memperkuat UMKM
Jelang Rapimnas 2022, KADIN Indonesia Adakan Beberapa Pertemuan Penting
B20 Summit Berhasil Hadirkan Communique untuk Pemulihan Ekonomi yang Inklusif

B20 Summit Indonesia 2022 | 13-14 November | Bali

Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth

Foto Kosong