Penulis: Primus Dorimulu – Kepala Komunikasi Kadin Indonesia
Jakarta – Meski kelompok atas dan menengah-atas memberikan kontribusi sekitar 70% terhadap total konsumsi masyarakat, peran kelompok menengah-bawah yang menyumbang sekitar 17% konsumsi nasional perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan jumlah mencapai sekitar 70–75 juta orang, kelompok ini memiliki peran penting dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Namun ketika pendapatan mereka tertekan, antara lain akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kondisi dunia usaha yang sedang sulit, kelompok ini justru belum mendapatkan perhatian kebijakan yang memadai.
Sekitar 35 juta penduduk atau sekitar 12,3% populasi Indonesia tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah, dengan kontribusi terhadap total konsumsi masyarakat sekitar 13%. “Ini adalah pekerjaan rumah yang memang harus mulai menjadi perhatian,” kata Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, saat membuka seminar Global and Domestic Economic Outlook 2026: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-growth, Pro-poor, Pro-job, dan Pro-environment yang digelar Kadin Indonesia, Kamis (15/1/2026).
Aviliani menjelaskan, konsumsi rumah tangga hingga kini masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi sekitar 56%. Sementara itu, kontribusi investasi terhadap PDB masih stagnan di kisaran 28–30%. Pada saat yang sama, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit. Pada kuartal III 2025, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 7%, turun signifikan dibandingkan kisaran 12% pada beberapa dekade sebelumnya.
“Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya berada di kisaran 5%. Bahkan ada yang berseloroh, kalau hanya tumbuh 5%, pemerintah tidur pun ekonomi tetap tumbuh karena masyarakat pasti berbelanja untuk hidup,” ujar Aviliani.
Karena itu, menurut dia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif hingga mendekati 8%, investasi harus dipacu secara agresif. Investasi menjadi kunci agar kelompok menengah-bawah yang jumlahnya mencapai sekitar 75 juta orang dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak, sehingga secara bertahap dapat naik ke kelas menengah dan menengah-atas.
Belanja pemerintah tetap diharapkan berperan sebagai pemicu pertumbuhan, meskipun ruang fiskal semakin terbatas akibat banyaknya program prioritas. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah yang seluruhnya membutuhkan alokasi anggaran besar.
Aviliani menambahkan, pada era Presiden Joko Widodo (2014–2024), belanja negara banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur. Sementara di era Presiden Prabowo Subianto, orientasi anggaran bergeser ke program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi secara lebih berkelanjutan. Pada APBN 2026, anggaran untuk program MBG saja diperkirakan mendekati Rp 335 triliun.
Selain kelompok menengah-bawah, Aviliani menyoroti sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian, namun kondisi riilnya masih memprihatinkan. Dari sisi penawaran, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) relatif tersedia. Namun dari sisi permintaan, banyak UMKM tidak memiliki pasar yang memadai sehingga kredit tidak terserap optimal dan risiko kredit macet meningkat.
“UMKM kita banyak yang hanya bertahan hidup, bukan naik kelas,” ujar Aviliani. Menurut dia, UMKM sebagian besar berada pada kelompok 17% menengah-bawah, sehingga keterbatasan akses pasar membuat pendapatan mereka stagnan dan sulit berkembang.
Dalam konteks ini, Aviliani menekankan peran strategis dunia usaha, khususnya anggota Kadin, untuk membangun ekosistem closed loop dengan menjadikan UMKM bagian dari rantai pasok (supply chain). Dengan terhubung ke rantai pasok industri yang lebih besar, UMKM diharapkan dapat meningkatkan skala usaha, pendapatan, dan produktivitas.
Sektor pangan dinilai menjadi titik awal yang paling realistis untuk membangun kemitraan tersebut, sejalan dengan agenda pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Petani dan peternak dapat diintegrasikan ke dalam rantai pasok yang lebih terstruktur. Selain itu, sektor manufaktur juga perlu kembali digerakkan karena memiliki daya ungkit besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Aviliani menegaskan, alasan topik ekonomi 2026 diangkat sejak awal tahun adalah agar dunia usaha memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai prospek ekonomi nasional, ekonomi daerah, serta dinamika geoekonomi dan geopolitik global. Dengan pemahaman tersebut, Kadin diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di bagian akhir, Aviliani menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme peserta seminar, dengan kehadiran lebih dari 180 peserta secara luring dan sekitar 150 peserta daring. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat pemerintah, pimpinan Kadin, anggota DPR, akademisi, dan para pembicara yang hadir dan berkontribusi dalam diskusi prospek ekonomi Indonesia 2026.
Menurut Aviliani, diskusi yang komprehensif antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi kelompok atas, tetapi juga mampu mengangkat kelompok menengah-bawah dan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional ke depan.
Sumber: investortrust.id
