Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Dialog Kadin bertema “Peran Swasta dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (18/07/2025).

Acara ini menjadi wadah diskusi strategis antara pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

“Dari Presiden Prabowo fokusnya adalah ke pangan, tapi Kadin bisa bekerja sama dengan Menko (Menteri Koordinator) Bidang Pangan dan jajarannya agar bisa menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan ke kabupaten/kota. Karena tanpa ketahanan pangan, susah ada ketahanan ekonomi dan susah ada ketahanan nasional,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam bidang pangan merupakan bentuk transformasi peran Kadin dalam mendorong pembangunan yang lebih menyentuh sektor strategis rakyat.

“Yang paling penting semangat. Jadi Kadin kali ini bukan saja bicara mengenai industrialisasi industri berat, tapi juga pangan yang lebih berkelanjutan,” tandas Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya menyoroti potensi sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Mulyadi, semangat gotong royong dalam dunia pertanian masih menjadi kekuatan utama untuk mempercepat capaian ekonomi hingga 8 persen.

“Kita memajukan pangan Indonesia dengan semangat gotong royong. Para petani ingin maju, tapi tentunya kalau kita lari ke pertanian, ekonomi akan tercapai 8%. Karena di pertanian ini masih melibatkan gotong royong,” ungkap Mulyadi.

Menurut Mulyadi, yang dibutuhkan sektor pertanian bukanlah bantuan modal yang mahal, melainkan dukungan dalam bentuk bibit unggul, pupuk, dan pembinaan kelembagaan kelompok tani. Ia juga mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

“Pertanian tidak perlukan bantuan modal dengan harga setara HPP (Harga Pokok Penjualan) yang mahal. Kita jangan sampai uang negara banyak diberikan bantuan kepada kelompok tani tidak digunakan kepada anggotanya, anggotanya mesti sewa atau bahan yang mahal,” tegas Mulyadi.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Menurutnya, tantangan global yang semakin kompleks menuntut kerja kolektif seluruh pihak, termasuk pelaku usaha.

“Kita ingin di tengah ekonomi dunia ya, yang mengutamakan kepentingan masing-masing. Kita ini harus bareng-bareng. Tentu tidak bisa pemerintah sendiri kan. Kita ingin swasembada pangan dalam artian luas secepat-cepatnya. Baik itu karbohidrat maupun protein, swasembada energi, kemudian hilirisasi,” ujar Menko Zulhas, demikian sapaan akrabnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajak Kadin untuk bekerja sama secara konkret dalam mempercepat pencapaian target tersebut.

“Tadi saya mengajak Kadin untuk bareng-bareng kita bersama-sama untuk menuju swasembada pangan dan energi itu. Artinya, Kadin ini kan sudah terlatih ya, sudah terlatih. Tidak mungkin pemerintah sendiri ya. Maka saya mengajak Kadin bareng-bareng sama pemerintah,” ucapnya.

Lebih jauh, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor garam industri sebagai tantangan serius. Padahal, menurutnya, kebutuhan dalam negeri terhadap garam (baik untuk konsumsi umum maupun industri dan medis) sangat besar.

Arief yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional Kadin Indonesia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong agar produksi dalam negeri diperkuat, termasuk dalam hal pembuatan garam dengan kualitas tinggi seperti NACL 98.

“Garam industri kita selalu banyak impor. Nah Pak Presiden (Prabowo) itu pengennya pemberdayaan, kemudian produksi dalam negeri. Asta Cita-nya tuh bunyi pokoknya yang bisa diproduksi dalam negeri bisa kita siapkan,” tandas Arief.

Sebagai informasi acara Dialog Kadin ini turut dihadiri secara langsung oleh jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri James T. Riady, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, WKU Bidang Peternakan Mohammed Cevy Abdullah, WKU Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Sharmila Yahya, serta Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah.

Hadir pula jajaran Ketua Umum Kadin Provinsi di antaranya Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Barat Buchari Bachter, Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Nur Rahmatu, serta Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Anton Timbang.