Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar forum diskusi Global & Domestic Economic Outlook 2026 bertajuk “Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job, dan Pro-Environment” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/01/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah awal Kadin dalam membangun Kadin Trust Index, sebuah indeks berbasis data untuk mengukur kepercayaan dan sentimen dunia usaha.

“Kali ini kita bicara data. Ini adalah cikal bakal Kadin Trust Index. Kita mulai dengan pendataan dari industri, konsumen, hingga vendor untuk melihat bagaimana animo mereka dalam berusaha, baik di sektor produksi maupun jasa,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

Anin menegaskan bahwa Kadin optimistis terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari empat prinsip utama yang diusung, yakni pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment.

Anin menjelaskan, prinsip pro-poor penting untuk mengangkat masyarakat dari kondisi ekonomi yang kurang baik, sementara pro-job menjadi krusial mengingat tingkat pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda, masih berada di kisaran 4,85 persen.

Dari sisi pro-growth, Kadin menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,4-5,5 persen dengan prospek peningkatan di masa mendatang. Sementara itu, pro-environment menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan.

Anin juga menyoroti kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan berada di kisaran 3 persen. Namun, Indonesia dinilai tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Itu menandakan kepercayaan. Apalagi ini juga kepercayaan didasarkan dengan pertumbuhan perdagangan yang terus berlanjut sampai kuartal ketiga dan keempat tahun lalu,” kata Anin.

Selain itu, Anin juga menyinggung arah Indonesia menuju ketahanan energi yang kuat, seiring meningkatnya kebutuhan energi global, termasuk untuk pengembangan pusat data dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya perhatian terhadap ekonomi daerah, yang selama ini dinilai belum banyak dikaji secara mendalam. Aviliani menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan pengurangan transfer daerah karena berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

“Kami mendorong agar ke depan ada evaluasi atas pengurangan transfer daerah. Pemerintah pusat juga perlu melibatkan daerah agar mereka tetap merasakan manfaat dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal International Economic Association Lili Yan Ing, memaparkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan kawasan ASEAN,
adalah meningkatkan daya tarik investasi.

Indonesia kata Lili dinilai masih tertinggal dalam rasio investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap PDB, yang baru mencapai sekitar 1,2 persen, terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebagai perbandingan, Singapura mencatatkan rasio FDI terhadap PDB sebesar 27 persen, Vietnam 4,2 persen, sementara China pada masa awal pertumbuhan ekonominya berada di kisaran 6 persen.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan reformasi iklim usaha yang signifikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan RI Noor Faisal Achmad, yang mewakili Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga disiplin fiskal sebagai modal penting untuk keberlanjutan fiskal ke depan.

Ia menjelaskan bahwa defisit APBN berhasil dikendalikan di bawah 3 persen sesuai amanat undang-undang, setelah sempat melebar hingga 6,14 persen pada 2020 akibat pandemi. Pada 2025, defisit kembali ditekan ke level 2,92 persen, dengan rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 40 persen.

“Dengan disiplin fiskal yang terjaga, APBN dapat terus menjadi instrumen yang kredibel untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Dalam acara tersebut juga digelar peluncuran Kadin Business Pulse, sebuah survei dan insight berbasis data bagi pelaku usaha Indonesia.

Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri, menyatakan bahwa Kadin Business Pulse merupakan survei kuartalan pertama yang mengukur sentimen cepat dunia usaha dari seluruh Indonesia.

“Survei ini menjadi pelengkap data makro seperti pertumbuhan PDB dan inflasi, sekaligus mencerminkan sentimen riil pelaku usaha di lapangan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pertanian Devi Eka Rachmawati, WKU Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi Thomas Djusman, WKU Bidang Agraria, Tata Ruang dan Perwilayahan Ekonomi Sanny Iskandar, WKU Bidang Industri Kreatif Gilang Widya Pramana, WKU Bidang MICE Budiarto Linggowiyono, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, dan Pengembangan Produk UMKM Rifda Ammarina dan Kepala Kadin Communications Office Primus Dorimulu.

Hadir pula Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bucher dan Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, Faurani