Penulis: Primus Dorimulu – Kepala Komunikasi Kadin Indonesia
Jakarta – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berpeluang menembus 5,4% sebagaimana asumsi dalam APBN 2026. Namun tanpa peningkatan investasi yang disertai perbaikan efisiensi, pertumbuhan ekonomi tahun depan berpotensi tertahan di kisaran 5,2%, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2025. Peningkatan investasi yang masif menjadi penentu percepatan pertumbuhan di tengah turunnya daya beli masyarakat dan ruang fiskal yang sempit.
Pertumbuhan ekonomi 5,4% bukan target yang mustahil untuk dicapai, meskipun skenario dasar masih berada di sekitar 5,2%. Dengan kemudahan investasi, dukungan penuh pemerintah, serta keterlibatan aktif sektor swasta, target tersebut dinilai realistis. “Target pertumbuhan tinggi sangat penting agar Indonesia terhindar dari middle income trap dalam jangka menengah dan panjang. Jika gagal, biaya ekonominya akan jauh lebih besar,” kata ekonom Joshua Pardede dalam seminar Global and Domestic Economic Outlook 2026: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-growth, Pro-poor, Pro-job, dan Pro-environment yang digelar Kadin Indonesia, Kamis (15/1/2026).
Joshua menilai struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih belum mengalami perubahan signifikan. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan porsi sekitar 55%, sementara kontribusi investasi baru berada di kisaran 28–30%. Dunia usaha, termasuk anggota Kadin, perlu diberi ruang yang lebih besar agar bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mampu mendorong kontribusi investasi terhadap PDB secara lebih signifikan.
Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi jangka menengah di kisaran 8% hanya dapat dicapai jika investasi menjadi motor utama. Investasi yang masif akan membuka lapangan kerja yang lebih besar dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. “Tanpa peningkatan porsi investasi, target pertumbuhan tinggi akan sulit direalisasikan,” ujarnya.
Realisasi investasi hingga akhir Desember 2025 pun dinilai belum optimal. Pertumbuhannya masih berada di bawah 5%. Karena itu, Indonesia membutuhkan terobosan besar dalam kemudahan berinvestasi agar pelaku usaha, baik domestik maupun asing, terdorong membuka dan memperluas usaha. Peningkatan investasi, tegas Joshua, harus berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih berada di atas 6,5. Angka ini menunjukkan bahwa setiap tambahan 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi yang relatif besar, menandakan masih rendahnya produktivitas investasi.
Kehadiran BPI Danantara, lanjut Joshua, memberikan harapan baru dalam pengelolaan dan akselerasi investasi strategis. Meski demikian, penggerak utama perekonomian tetap berada di sektor swasta. “Karena itu, peran Kadin menjadi sangat penting dalam mendorong dan menopang percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar ekonom yang juga anggota Kadin tersebut.
Joshua menambahkan, belanja pemerintah tetap memegang peran penting sebagai pemicu pertumbuhan. Namun dengan berbagai agenda pembangunan dan program prioritas, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, sektor swasta menjadi tumpuan utama untuk menggerakkan investasi dan ekspansi ekonomi.
Dari sisi kinerja ekonomi terkini, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hingga kuartal III 2025 tercatat sebesar 5,01%. Kuartal IV 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,45%, sehingga secara tahunan pertumbuhan ekonomi 2025 mendekati 5,2%. Capaian ini menjadi fondasi awal menuju target 2026.
Meski inflasi relatif terkendali, tantangan struktural masih membayangi. Penciptaan lapangan kerja dinilai belum cukup kuat, kelas menengah mengalami penyusutan, dan ketimpangan ekonomi cenderung melebar. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan perlu mendapat perhatian yang sama besar dengan laju pertumbuhan itu sendiri.
Joshua menekankan pentingnya bauran kebijakan pro-growth dan pro-pasar untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Konsistensi kebijakan dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha. “Keberlanjutan kebijakan akan meningkatkan confidence dunia usaha, yang pada akhirnya mendorong investasi,” ujarnya.
Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, Kadin juga mendorong konsep perekonomian kolektif atau Sumitronomics dengan tiga pilar utama: pertumbuhan tinggi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas yang dinamis. Skema kolaborasi swasta–BUMN melalui KPBU, PINA, serta pemanfaatan land value capture dinilai perlu diperluas untuk menopang pembiayaan pembangunan.
Dari sisi sektoral, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB. Namun untuk meningkatkan kualitas pemerataan, sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif perlu didorong lebih kuat agar menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja yang lebih luas.
Masalah kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan. Struktur pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan sekolah dasar ke bawah, sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal. Investasi ke depan, menurut Joshua, harus diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas SDM sekaligus menyerap pengangguran.
Terkait pembiayaan, likuiditas perbankan dinilai cukup longgar, tetapi permintaan kredit masih relatif lemah. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh ekspansi kredit, mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dan lemahnya permintaan pembiayaan, terutama dari UMKM.
Fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh kecenderungan korporasi yang lebih banyak menggunakan dana internal atau laba ditahan untuk membiayai investasi. Akibatnya, injeksi likuiditas ke sistem perbankan belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan kredit ke sektor riil.
Joshua menilai, ke depan kepastian regulasi, perbaikan proses perizinan, penegakan hukum, serta efisiensi biaya ekonomi tinggi menjadi kunci keberhasilan menarik investasi, termasuk Foreign Direct Investment (FDI), di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Dengan disiplin fiskal yang terjaga dan penyederhanaan birokrasi yang berkelanjutan, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen yang kredibel dalam mendukung pembangunan. Namun, transformasi struktur ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi tetap menjadi syarat utama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali ke level 7–8% secara berkelanjutan dan lebih tahan terhadap guncangan krisis.
Rekomendasi Kebijakan
Joshua Pardede menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2026 membutuhkan bauran kebijakan makro yang konsisten, pro-pertumbuhan, serta responsif terhadap dinamika dunia usaha. Menurut dia, kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan harus bergerak selaras agar ekspansi ekonomi tidak terhambat oleh ketidakpastian maupun biaya ekonomi yang tinggi.
Dari sisi fiskal, pemerintah diharapkan tetap menjaga APBN 2026 bersifat ekspansif namun terukur, dengan defisit tetap di bawah 3% dari PDB. Fokus belanja perlu diarahkan secara strategis pada ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan dan kesehatan, penguatan desa, koperasi, dan UMKM, sektor pertahanan, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus stabilitas fiskal.
Sementara itu, kebijakan moneter dan sektor keuangan harus berjalan hati-hati namun tetap akomodatif. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memastikan penurunan suku bunga dilakukan secara bertahap, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Pada saat yang sama, ruang ekspansi kredit perlu dibuka agar sektor riil dapat merespons peluang pertumbuhan.
Perbankan juga dituntut bersiap sejak dini. Penguatan manajemen likuiditas, kualitas aset, dan permodalan menjadi prasyarat agar bank mampu mengakselerasi penyaluran kredit ketika bauran kebijakan fiskal dan moneter semakin longgar. Dalam konteks ini, kesiapan institusi keuangan menjadi kunci agar momentum pertumbuhan tidak terlewat.
Joshua menekankan pentingnya pelibatan asosiasi pengusaha secara lebih intensif dalam koordinasi kebijakan makro, di luar forum resmi seperti KSSK. Forum komunikasi rutin dinilai perlu agar rencana ekspansi dunia usaha, kebutuhan insentif, serta proyeksi permintaan riil dapat selaras dengan asumsi dan arah kebijakan dalam APBN.
Selain kebijakan makro, penguatan permintaan domestik—khususnya kelas menengah—dipandang sebagai mesin utama pertumbuhan dan kredit. Pemerintah perlu merancang penyaluran MBG, bantuan sosial, dan belanja pegawai secara tepat waktu dan lebih menyasar kelompok menengah-bawah yang memiliki kecenderungan belanja tinggi. Pada saat yang sama, kehati-hatian dalam penambahan pajak dan cukai konsumsi menjadi penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
Dari sisi pembiayaan, BI dan OJK didorong memanfaatkan data transaksi digital, seperti sistem pembayaran, QRIS, dan e-commerce, sebagai basis penilaian kelayakan kredit. Pendekatan ini diharapkan membuka akses pembiayaan bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable, sehingga kredit konsumsi produktif dan modal kerja dapat tumbuh dengan harga yang lebih wajar.
Joshua juga mendorong kolaborasi antara perbankan dan pelaku industri, seperti ritel, otomotif, properti, serta makanan dan minuman, dalam menyusun skema pembiayaan bersama. Skema tersebut mencakup uang muka yang ringan namun terukur, tenor yang selaras dengan arus kas, serta promosi yang selektif. Dengan demikian, lonjakan permintaan tidak bersifat spekulatif, melainkan benar-benar meningkatkan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam hal investasi dan kemudahan berusaha, pemerintah bersama BI, OJK, perbankan, dan asosiasi pengusaha perlu menyusun pipeline proyek prioritas lintas sektor, mulai dari pangan, energi, hilirisasi, logistik, pariwisata, hingga perumahan. Proyek-proyek tersebut harus disiapkan secara matang, dengan studi kelayakan, kepastian tata ruang, perizinan berbasis risiko, serta skema pembagian risiko yang jelas.
Pembiayaan proyek, lanjut Joshua, harus dirancang sejak awal dengan skema campuran, mencakup kredit perbankan, sindikasi, surat utang proyek, peran Danantara atau sovereign wealth fund, serta skema KPBU. Pendekatan ini penting agar beban pembiayaan tidak hanya bertumpu pada neraca perbankan.
Di sisi regulasi, reformasi perlu difokuskan pada pemangkasan izin berlapis, penataan sistem OSS, serta rasionalisasi aturan yang menambah biaya usaha, seperti pajak, cukai konsumsi, bea masuk bahan baku, dan hambatan logistik. Penurunan biaya usaha dan logistik dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing investasi.
Joshua juga menekankan pentingnya komitmen dunia usaha dalam proyek prioritas, termasuk melalui kontrak jangka panjang atau off-take agreement. Kepastian arus kas ini akan meningkatkan kepercayaan perbankan dalam pembiayaan, sekaligus memastikan investasi benar-benar menambah kapasitas produksi, ekspor, dan permintaan kredit baru.
Untuk UMKM dan sektor padat karya, penguatan ekosistem pembiayaan berbasis klaster dinilai menjadi solusi struktural. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyinergikan KUR, program penjaminan, pendampingan usaha, dan dana desa dengan fokus pada klaster produktif seperti pangan, industri kecil, pariwisata, dan logistik lokal agar program tidak terfragmentasi.
BI dan OJK didorong memperluas pembiayaan berbasis klaster dan rantai pasok dengan mengurangi ketergantungan pada agunan fisik. Penilaian berbasis arus kas, rekam jejak transaksi, serta dukungan lembaga penjamin diharapkan dapat menurunkan risiko kredit UMKM.
Sumber: investortrust.id
