Paris, France – Komoditas sawit Indonesia diuntungkan dengan rampungnya perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA) setelah sebelumnya terkena hambatan karena isu lingkungan.
“Yang sangat diuntungkan eksportir Indonesia, termasuk eksportir kelapa sawit sangat-sangat diuntungkan,” kata Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo seusai agenda Breakfest Forum Kadin and Madef, di Gedung Madef, Paris, Prancis, Selasa (15/72025).
Hashim mengatakan, melalui perjanjian Indonesia dan 27 negara Uni Eropa, komoditas kelapa sawit Indonesia tidak dikenakan sanksi. “Tidak dikenakan penalti atau denda,” kata Hashim.
Sebelumnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya dari Indonesia menghadapi tantangan di Eropa terkait isu deforestasi dan keberlanjutan. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan, seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) yang membatasi impor produk terkait deforestasi, termasuk minyak sawit.
Meski implementasi kebijakan EUDR saat ini masih ditunda, tetapi Indonesia dikategorikan sebagai negara risiko menengah (medium risk). Dampaknya, 3% dari produk ekspor wajib menjalani proses uji tuntas (due diligence), termasuk memiliki bukti ketelusuran (traceability) bahwa produk tersebut tidak berasal dari lahan hasil deforestasi setelah 31 Desember 2020.
“Kelapa sawit sangat dibutuhkan oleh industri Eropa, semua barang-barang misalnya sabun atau makanan, bahan-bahannya itu dari kelapa sawit,” kata Hashim.
Selain sawit, Hashim menyebut nantinya juga terdapat produk hasil pertanian Indonesia yang akan dikenai bea masuk 0% dengan diimplementasikannya IEU-CEPA.
Setelah melalui 19 putaran perundingan selama 1 dekade, Indonesia dan Uni Eropa mencapai kesepakatan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA.
“Setelah 10 tahun negosiasi, ada breakthrough. Ini untuk perusahaan Indonesia atau ekonomi Indonesia sangat bagus, karena kita bisa manfaatkan,” kata Hashim yang juga menjabat utusan khusus presiden bidang energi dan iklim ini.
Hashim menyebut, Presiden Prabowo Subianto juga telah setuju terhadap beberapa syarat yang diminta Eropa.
“Pemerintah Indonesia diminta beberapa hal dan Pak Prabowo sudah setuju, nanti detail-detailnya Pak Airlangga (Menko Perekonomian) dan menteri perdagangan, tetapi ini bagi Indonesia sangat menguntungkan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa melalui perjanjian dagang IEU–CEPA, sekitar 80% produk Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa tanpa bea masuk alias tarif 0%.
Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono berpandangan bahwa IEU‑CEPA akan memperluas akses Indonesia ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk lebih 450 juta jiwa, serta berpotensi meningkatkan nilai perdagangan yang selama mencapai US$ 30 miliar (Rp 480 triliun).
Dengan penerapan tarif nol persen, perjanjian ini diproyeksikan mampu mendorong lonjakan ekspor 50% dalam beberapa tahun ke depan.
Hubungan Indonesia-Prancis
Hashim mengatakan, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Prancis sudah lama sejak 1960-an. “Saya tadi katakan di depan pengusaha Prancis, hubungan Indonesia dan Prancis sudah lama sejak tahun 1960-an,” kata dia.
Hashim mencontohkan, Bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat dibangun perusahaan Prancis dengan bantuan pemerintah mereka. “Jatiluhur sampai sekarang masih dipakai, Hotel Borobudur di Jakarta itu juga dibangun Prancis,” kata Hashim.
Selain itu, kerja sama kedua negara juga dilakukan di bidang pertahana keamanan (hankam). “Hubungan antara tentara Pranci dan tentara Indonesia dari dahulu sampai sekarang, kita masih memakai peralatan tentara Prancis, itu sampai sekarang masih dipakai di Indonesia,” kata dia.
Sementara di era saat ini, hubungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto sangat dekat. “Bisa dikatakan mungkin paling dekat di antara negara-negara European Union (Uni Eropa), antara kepala negara Prancis dan Indonesia paling dekat,” kata Hashim.
Sumber: investortrust.id
