Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) resmi meluncurkan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) bersama Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 di Gedung LKPP, Jakarta Selatan pada Rabu (11/03/2026).
Mengusung tema “Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas”, ICEF–IPFE 2026 akan digelar pada 29–31 Juli 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan penguatan ekosistem pengadaan nasional memiliki peran penting dalam mendorong efisiensi belanja pemerintah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di sinilah kita melihat nilai tambah yang sangat besar dari LKPP. Yang kalau tidak salah jumlahnya sampai seribu triliunan ya setiap tahunnya. Rp1.500 triliun tahun ini, dan 70 persen daripada anggaran pemerintah, pusat dan daerah memakai platform ini,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.
Menurut Anin, besarnya nilai transaksi tersebut menjadikan platform pengadaan pemerintah sebagai salah satu ekosistem rantai pasok terbesar. Anin menambahkan bahwa sistem pengadaan yang transparan dan efisien juga sering menjadi perhatian dalam berbagai agenda diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.
“Dan saya bisa sampaikan memang di dalam acara-acara kunjungan lawatan diplomasi ekonomi ke luar negeri, baik zamannya Pak Presiden Prabowo saya melihat sendiri, maupun Pak Presiden Jokowi. Ini sangat digarisbawahi,” ujar Anin.
Lebih lanjut Anin mengatakan bahwa sistem pengadaan yang baik dapat mendukung upaya pemerintah dalam menarik investasi, memperluas perdagangan, hingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
“Karena kalau misalnya kita efisien dan juga istilahnya sangat ketat dalam melakukan penjaringan, tapi juga fokus kepada TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan saya dengar 90 persennya berpihak pada TKDN. Dan juga 40 persennya melibatkan UMKM. Saya rasa ini sudah bisa dibilang paripurna lah,” jelas Anin
Di sisi lain, Anin juga menegaskan dunia usaha terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat mencapai target yang lebih tinggi.
“5 persen, 6 persen, 7 persen bahkan 8 persen,” kata Anin.
Anin juga menyinggung lonjakan harga minyak dunia yang sempat mencapai 130 dolar AS per barel sebelum kembali turun.
“Alhamdulillah sudah turun kembali, masih tinggi di 80 dolar AS. Tapi kita tahu setiap kita naik 10 dolar AS di atas asumsi 70 dolar AS itu kurang lebih Rp100 triliun tambahan defisit,” ungkap Anin.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diwaspadai mengingat tekanan terhadap fiskal negara.
“Tapi saya lihat pemerintah bergerak cepat dan mencari jalan untuk melakukan efisiensi di mana-mana,” kata Anin.
Menutup sambutannya, Anin turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan ekosistem pengadaan nasional.
“Dari IAPI dan juga teman-teman lainnya yang benar-benar mendukung supaya apa yang menjadi niat baik kita ini bisa terus berjalan dan berdampak bagi ekonomi,” tutup Anin.
Sementara itu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan peluncuran ini merupakan langkah awal menuju penyelenggaraan acara yang lebih besar.
“Ini adalah launching untuk acara yang lebih besar, yaitu pameran tempat pertemuan, tidak hanya pameran, tapi satu tempat pertemuan, edukasi, antara pelaku-pelaku usaha nasional kita dengan pemerintah, dengan difasilitasi tentunya oleh teman-teman Kadin, dengan IAP dan tentunya LKPP,” ujarnya.
Sarah berharap melalui forum tersebut tercipta ruang interaksi yang lebih luas antara pemerintah sebagai pembeli dengan pelaku usaha nasional sebagai penyedia barang dan jasa.
“Kita mengharapkan partisipasi aktif teman-teman pelaku usaha nasional untuk mengisi yang menjadi kebutuhan dari pemerintah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum IAPI Andi Zabur Rahman menekankan pentingnya mendorong kebijakan pengadaan yang benar-benar berbasis kebutuhan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha dalam negeri.
“Nah, dari Kadin, karena menaungi asosiasi pengusaha, UMKM juga. Nah, ini bisa dimanfaatkan, dengan nilainya luar biasa Rp1.500 triliun,” ujarnya.
Ia berharap peluang besar dalam pengadaan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha nasional sehingga penggunaan produk dalam negeri semakin meningkat.
“Jadi TKDN itu mungkin tidak diperkarakan lagi, tapi memang pelakunya adalah pelaku. Mungkin seperti itu,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara IAPI dan UNDIP. Kerja sama mencakup pengembangan pendidikan dan riset bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta program magister konsentrasi manajemen pengadaan
ICEF-IPFE 2026 hadir sebagai platform strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan dalam ekosistem pengadaan barang/jasa nasional.
Selain menghadirkan peserta pameran dari berbagai sektor industri, ICEF-IPFE 2026 juga menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung yang terdiri dari para kepala instansi pemerintah, termasuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Acara ini juga akan dihadiri oleh perwakilan organisasi pemerintah daerah seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Dengan menghadirkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta ribuan pelaku usaha dari berbagai sektor industri, ICEF-IPFE 2026 diproyeksikan menjadi salah satu agenda penting dalam mendukung penguatan ekosistem pengadaan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan pasar pengadaan pemerintah yang bernilai lebih dari Rp391 miliar.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana ICEF-IPFE 2026 Kukrit Suryo Wicaksono dan WKU Bidang Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari.
