Jakarta – Sebagai komoditas strategis, impor beras diputuskan oleh Presiden RI setelah mendengar masukan dari rapat kabinet terbatas (Ratas). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan Sabang mengimpor beras. Beras adalah komoditas strategis yang diatur ketat secara nasional, sehingga tetap memerlukan izin pusat.
“Kadin bisa memahami tindakan pemerintah untuk menyegel 250 ton beras impor dari Thailand,” kata Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I Kadin Indonesia, Ivan Batubara, Rabu (26/11/2025).
Sebagaimana diberitakan, pada hari Minggu, 23 November 2025 lalu, Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers tentang temuan impor beras ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh.
Amran meminta agar aparat penegak hukum menelusuri pelaku impor beras. Menurut dia, permohonan impor sudah ditolak pada rapat 14 November 2025. Tapi, ternyata, impor dari Thailand tetap dilakukan. Karena itu, beras impor ilegal yang berada di gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang mengimpor tanpa izin pemerintah pusat, disegel dan tidak boleh diedarkan. Pemerintah akan memantau serius seluruh wilayah Nusantara agar tidak terjadi impor beras ilegal.
Sebelum memutuskan dalam Ratas, apakah impor atau tidak, Presiden RI mendengar masukan dari para menteri dan pemimpin lembaga, yakni Menko Pangan dan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menko Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data inflasi, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengetahui stok.
“Impor beras bukan kewenangan satu menteri, melainkan hasil Ratas dan diputuskan Presiden,” jelas Ivan.
Impor beras diputuskan lewat Ratas karena beras adalah komoditas sensitif politik, dampaknya langsung ke inflasi, menyangkut kesejahteraan petani dan cadangan beras pemerintah (CBP), serta memengaruhi ketahanan pangan. Di Ratas, Presiden memutuskan apakah impor boleh dilakukan, berapa volume, kapan waktu masuk, dan siapa yang ditugaskan. Setelah ada Keputusan Presiden, Menko Perekonomian menerbitkan SK Impor. Selama ini, pihak yang ditugaskan umumnya Bulog.
Produksi beras nasional Januari–November 2025, demikian Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 33,19 juta ton. Diperkirakan produksi beras tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton. Sementara konsumsi nasional diperkirakan 30,97 juta ton, sehingga surplus beras tahun ini diperkirakan 3,8 juta ton. Stok atau cadangan beras pemerintah (CBP) dan komersial menjelang akhir 2025 sebesar 3,8 juta ton. Dari jumlah itu, stok beras komersial 180.100 ton.
Pemerintah melalui Bapanas menyatakan bahwa tidak ada impor beras pada 2025 karena produksi dan stok dalam negeri dianggap cukup. Meski demikian, kata Ivan, kondisi geografis setiap wilayah di Indonesia tidak sama. Di sejumlah wilayah Indonesia yang berada jauh dari sentra produksi beras perlu diberikan perhatian khusus agar pasokan beras selalu dalam batas aman.
Kasus impor beras 250 ton di Sabang menjadi pemberitaan ramai setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan keberatan terhadap pernyataan Mentan Amran Sulaiman. Ia menilai pernyataan Mentan terlalu reaktif dan kurang sensitif terhadap kondisi daerah, khususnya Aceh sebagai wilayah bekas konflik.
Salah satu alasan utama impor beras, kata Mualem, adalah tingginya harga beras di Sabang jika didatangkan dari daratan. Kondisi ini memberatkan masyarakat, terutama mereka yang kini dalam kondisi ekonomi sulit.
