Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui kegiatan “Sinergi Pemerintah-Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan kebutuhan pembangunan Indonesia ke depan semakin besar sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah memiliki agenda pembangunan yang luas dan strategis, sementara dunia usaha memiliki kapasitas modal, teknologi, inovasi, jaringan, serta kemampuan eksekusi yang dapat mendukung realisasi agenda tersebut.

“Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun ekosistem yang membuat keduanya dapat bergerak bersama secara lebih cepat, pasti, dan produktif. Inilah semangat yang ingin terus kami dorong melalui Kadin Indonesia,” ujar Taufan.

Menurut Taufan, kualitas dan kesiapan proyek menjadi salah satu hal penting dalam mendorong investasi. Dunia usaha membutuhkan proyek dengan kebutuhan pembangunan yang jelas, arah kebijakan yang kuat, serta kepastian regulasi, perizinan, struktur pembiayaan, risiko, dan model investasi.

“Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan pemerintah dengan perspektif dan kemampuan dunia usaha. Kami percaya bahwa proyek yang baik bukan hanya proyek yang ready to offer, tetapi proyek yang benar-benar ready to invest, ready to execute, dan memberikan economic impact,” katanya.

Taufan mengatakan Kadin juga dapat memperkuat konektivitas antara proyek dan investor dengan mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, investor, serta sumber pembiayaan.

“Kadin tidak hanya menjadi ruang komunikasi dunia usaha, tetapi juga dapat menjadi marketplace of opportunities yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, investor, dan berbagai sumber pembiayaan,” ujar Taufan.

Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas RI akan membentuk Task Force Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Strategis dan Inovatif. Task Force tersebut diharapkan menjadi ruang kerja bersama untuk memperkuat pengembangan proyek, skema pembiayaan, serta peluang investasi yang mendukung percepatan pembangunan nasional.

“Melalui Task Force ini, kita ingin memperkuat proses dari identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, penyiapan proyek, pengembangan skema pembiayaan, hingga mempertemukan proyek dengan badan usaha, investor, dan sumber pembiayaan yang tepat,” terang Taufan.

Lebih lanjut, WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah membuat kolaborasi dengan badan usaha menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan.

“Karena itu, kolaborasi pemerintah dan badan usaha bukan lagi pilihan tambahan, tetapi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, KPBU dan pembiayaan strategis dan inovatif perlu dikembangkan sebagai ecosystem of collaboration yang mempertemukan pemerintah, badan usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.

“KPBU dan pembiayaan strategis inovatif harus kita dorong menjadi sebuah ecosystem of collaboration, sebuah ekosistem yang mempertemukan pemerintah sebagai pemilik mandat pembangunan, badan usaha sebagai pelaksana dan inovator, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan,” katanya.

Bayu menilai terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni project readiness, innovative financing, dan business government alignment. Investor, kata dia, membutuhkan proyek yang memiliki kejelasan regulasi, kelembagaan, risiko, kesiapan lahan, skema pendapatan, serta kepastian proses investasi.

“Karena itu, kualitas penyiapan proyek menjadi sangat menentukan,” ujar Bayu.

Di sisi pembiayaan, Bayu mendorong pemanfaatan berbagai instrumen inovatif, termasuk skema de-risking dan blended financing, untuk mempertemukan proyek dengan sumber modal yang tepat, baik dari investor domestik maupun internasional. Sementara itu, business government alignment diperlukan agar pemerintah dan dunia usaha dapat saling memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan, kondisi lapangan, risiko investasi, kebutuhan pasar, serta hambatan yang dihadapi investor.

Bayu menegaskan Kadin Indonesia siap memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha, termasuk melalui Satgas Kadin KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif yang dibentuk bersama Direktorat Pembiayaan Inovatif Strategis. Satgas tersebut akan menjadi platform kolaborasi dan fasilitasi dunia usaha untuk memberikan masukan pasar, mendorong peningkatan bankability proyek, mempertemukan proyek dengan calon investor dan sumber pembiayaan, serta mengidentifikasi hambatan komersial dan pembiayaan.

“Project pipeline harus menjadi investment pipeline, dan investment pipeline harus menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Lebih jauh Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan (PIP) Kementerian PPN/Bappenas RI Putut Hari Satyaka menegaskan, meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan perluasan sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD. Kolaborasi pemerintah dan badan usaha diperlukan untuk menghadirkan proyek yang berkualitas, layak, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Keberhasilan Pembangunan Nasional bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dapat direncanakan atau ditawarkan kepada investor, tetapi dari berapa banyak proyek yang dapat diwujudkan menjadi investasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Deputi PIP.

Dalam forum tersebut, Deputi PIP juga menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat, yaitu kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, penguatan ekosistem investasi, dan penguatan dialog antara pemerintah dan badan usaha.

Hadir dalam acara tersebut WKU Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter.