Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara hybrid di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (03/11/2025).
Agenda ini membahas evaluasi pelaksanaan program kerja 2025, penyusunan program 2026, serta persiapan menuju Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia akhir tahun ini.
Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia Azis Syamsuddin menjelaskan, Rakornas menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah antar–bidang dalam menyiapkan laporan kegiatan 2025 dan rencana kerja tahun berikutnya.
“Sebagian laporan kegiatan 2025 sudah disiapkan, namun masih menunggu masukan dari tiap wakil ketua umum. Ada beberapa MoU yang telah ditandatangani di tingkat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan implementasi,” ujar Azis.
Ia menambahkan, Dirjen AHU akan menampilkan beneficiary owner (pemilik manfaat) dalam sistem AHU, sehingga data perusahaan harus diperbarui secara berkala.
Beberapa program yang telah berjalan di antaranya sosialisasi pendaftaran hakim ad hoc, rekomendasi Akademi Indonesia, serta kerja sama dengan pihak legislatif.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko selaku Steering Committee (SC) Rapimnas Kadin 2025 menyampaikan tema besar Rapimnas tahun ini, yakni “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” dengan sub-tema “Peningkatan Inovasi, Produktivitas, Investasi dan Perdagangan”.
Taufan menegaskan, setiap wakil ketua umum diminta menyiapkan dua program prioritas yang akan dilaporkan di Rapimnas, satu terkait tema utama dan satu lagi yang dianggap signifikan bagi bidang masing-masing.
“SC menekankan pentingnya konsolidasi antar-WKU dan WKUK, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan pemanfaatan potensi daerah,” jelasnya.
