Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI akan membentuk Komite Sektoral Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan sebagai wadah kolaborasi dan orkestrasi lintas pemangku kepentingan untuk penguatan SDM di sektor transportasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji menekankan bahwa pengembangan vokasi tidak boleh berhenti pada tahap konsep, melainkan harus masuk pada implementasi nyata. Ia menyoroti soal pentingnya transformasi SDM vokasi dimulai dari guru dan lembaga pendidikan.
“Masih banyak kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan industri dan banyak pengajar belum memiliki pengalaman lapangan,” ungkapnya saat pertemuan Kadin Indonesia dan BPSDMP Kemenhub RI di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta (11/12/2025).
Adi juga menegaskan kesiapan Kadin untuk memfasilitasi orkestrasi melalui hybrid meeting vokasi secara berkala sebagai forum koordinasi Kadin pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menyampaikan, bahwa permasalahan utama vokasi sering kali ada pada regulator dan eksekutor kebijakan, sehingga diperlukan pembenahan sistem agar input–process–output vokasi menghasilkan outcome yang berkualitas.
Kepala BPSDMP Kemenhub RI Djarot Tri Wardhono, memaparkan bahwa BPSDMP Kemenhub RI saat ini mengelola 20 sekolah vokasi yang membutuhkan pembaruan silabus dan kurikulum agar responsif terhadap tuntutan kompetensi global. BPSDMP menargetkan lulusan yang mampu bersaing di pasar internasional, terutama di sektor laut dan udara yang sudah lebih maju. Sementara itu, sektor darat perlu penguatan lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya koridor regulasi, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, serta mendorong percepatan ratifikasi standar global, termasuk mengenai lisensi dan SIM internasional yang dipetakan menjadi salah satu kendala bagi penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin Indonesia, Adrianto Djokosoetono, menyampaikan kesiapan industri untuk mendukung penyelarasan kapasitas SDM sesuai kebutuhan sektor transportasi dan logistik. Ia menekankan pentingnya link and match, pemetaan kebutuhan tenaga kerja nasional dan global, serta pembentukan komite sektoral sebagai wadah kerja kolaboratif yang terstruktur untuk menjawab dinamika industri transportasi dan logistik.
Sekretaris BPSDMP, Wisnu Handoko menambahkan bahwa masih terdapat lulusan vokasi yang belum terserap industri karena ketidaksesuaian kompetensi. “Dibutuhkan standardisasi lintas moda transportasi dan harmonisasi regulasi serta sertifikasi. Kami siap untuk menyampaikan pembaruan teknis melalui forum komite sektoral nanti,” kata Wisnu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Indonesia, Raty Ning menyoroti isu mengenai sertifikasi Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang terlalu banyak dan mahal sehingga menghambat pelaksanaan di daerah seperti Bali. Ia mendorong agar MICE menjadi bagian dari fokus komite sektoral transportasi dan logistik mengingat perannya dalam ekosistem daya saing nasional.
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Industri Kementerian Pariwisata RI, Faisal, menyampaikan pengalaman pembentukan Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (RPVPV) Pariwisata sebagai referensi. Ia menguraikan tantangan supply–demand SDM di sektor pariwisata, ketimpangan jumlah vokasi dibanding akademik, tingginya angka pengangguran lulusan SMA/SMK, serta ketidaksinambungan kompetensi.
“Struktur komite pariwisata melibatkan unsur kementerian atau lembaga, asosiasi profesi, asosiasi industri, akademisi, profesional, lembaga pengusaha, serta serikat pekerja/buruh. Komite dijalankan melalui empat fungsi, yakni advise, design, support, dan manage yang diterjemahkan dalam program seperti plotting job fair, review kurikulum Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV), review Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pariwisata, review okupasi jabatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan penyusunan pedoman sekretariat. Pendanaan dapat diperkuat melalui dukungan International Labour Organization (ILO),” papar Faisal.
Ke depan, Kadin dan BPSDMP bersepakat untuk menyusun Matriks Tindak Lanjut Bersama, mencakup PIC, program prioritas, bentuk kolaborasi lintas sektor, serta pemetaan potensi kerja sama. Matriks tersebut disusun mengikuti model Kementerian Pariwisata dalam Komite Sektoral Pariwisata. Kadin akan berperan mengoordinasikan tindak lanjut ini bersama BPSDM Kemenhub dan Kemenpar, termasuk sinkronisasi program vokasi, sertifikasi, dan kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan Komite Sektoral SDM Perhubungan yang kuat, efektif, dan berdampak bagi pembangunan SDM transportasi nasional.
##
