London, Inggris – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa pertumbuhan hijau menjadi elemen krusial dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat memberikan keynote remarks pada acara Kadin Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Accession Powered by Indonesia Incorporated yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/01/2026) sore waktu setempat.
Anin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu mengintegrasikan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Anin menilai Indonesia telah bergerak dari tahap niat menuju tahap implementasi nyata dalam proses aksesi ke OECD.
“Selama satu tahun terakhir, Indonesia telah berpindah dari tahap niat ke tahap pelaksanaan. Aksesi OECD kini merupakan program implementatif dan dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton. Proses ini akan sangat relevan bagi komunitas bisnis Indonesia,” ujar Anin.
Menurut Anin, Indonesia kini memasuki fase penentuan dalam transformasi ekonomi nasional melalui aksesi OECD. Aksesi tersebut menjadi jalur praktis untuk memperkuat kredibilitas kebijakan, meningkatkan daya saing, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif melalui penyelarasan dengan standar internasional.
Terkait peran Kadin, Anin menjelaskan bahwa Kadin tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi dunia usaha, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong implementasi kebijakan. Pertama, Kadin dapat menjadi penghubung terorganisasi antara kementerian, sekretariat, dan pelaku industri untuk menghimpun masukan sektoral secara terpadu serta mencegah fragmentasi pesan.
Kedua, lanjut Anin, Kadin dapat mengoperasionalkan keterlibatan sektor swasta melalui pembentukan private sector OECD accession working group lintas sektor, dengan titik fokus utama dan klaster sektor yang selaras dengan domain OECD, seperti investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan lingkungan.
“Ketiga, Kadin mendukung tahap akhir implementasi reformasi melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas perusahaan, termasuk rantai pasok dan UMKM, guna mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan sejak dini serta mendorong adopsi sukarela praktik tata kelola dan bisnis yang bertanggung jawab guna membangun kepercayaan pasar,” terang Anin.
Lebih lanjut Anin juga menyinggung kemitraan ekonomi Inggris-Indonesia yang nilainya memiliki potensi besar. Nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai 3,9 miliar dolar AS hingga akhir kuartal II 2025, tumbuh 12,2 persen secara tahunan. Namun demikian, Indonesia masih berada di posisi ke-54 sebagai mitra dagang Inggris.
“Sebagai komunitas bisnis, kami melihat ruang yang sangat besar untuk peningkatan. Dengan kerangka komersial yang jelas, kemitraan ini dapat berkembang jauh melampaui capaian saat ini,” kata Anin.
Ikut memberikan sambutan pada kesempatan tersebut, Utusan Khusus Presiden Untuk Bidang Iklim dan Energi yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia sangat besar, sehingga memerlukan dukungan yang besar untuk mampu tumbuh lebih tinggi, salah satu upaya yang sangat strategis adalah melalui aksesi Indonesia ke OECD.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses aksesi Indonesia ke OECD sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menko Airlangga dikutip dari laman resmi www.ekon.go.id.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti pentingnya pembiayaan inovatif, termasuk blended finance (pendekatan yang menggabungkan pendanaan dari anggaran pemerintah dengan pembiayaan swasta), serta pengembangan green jobs sebagai bagian dari agenda transisi hijau Indonesia.
“Penciptaan lapangan kerja hijau merupakan aspek yang sangat penting, seiring upaya Indonesia menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kami juga terlibat dalam program ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas di sektor green jobs, bahkan bekerja sama dengan serikat pekerja,” ujar Shinta.
Sebagai rangkaian penutup kegiatan, turut diselenggarakan Welcome Dinner bersama Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Secretary of State for Business and Trade, H.E. Peter Kyle.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan beberapa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), antara lain MoU Growth Partnership serta MoU antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, sebagai wujud penguatan kerja sama strategis kedua negara.
