Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kadin Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Selatan, Jumat (11/07/2025).
Rakor ini bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus menyelaraskan langkah pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan kawasan industri.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, mengatakan rakor ini menjadi kesempatan pertama bagi jajaran pengurus untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi Kadin Provinsi.
“Ini (rakor) yang pertama (bersama Kadin Provinsi), supaya permasalahan daerah bisa disampaikan kepada kita, dan ke depannya kita bisa membantu,” ujarnya.
Carmelita mengakui selama ini Kadin pusat lebih banyak fokus pada hubungan dengan pemerintah pusat, padahal komunikasi dengan pemerintah daerah juga sangat diperlukan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri untuk memberi kepastian investasi.
“RUU ini kami kawal agar bisa selesai tahun ini, supaya target pertumbuhan ekonomi 8% lima tahun ke depan bisa tercapai,” kata Ma’ruf.
Sementara itu, WKU Bidang Infrastruktur Strategis, Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi Kadin Indonesia, Thomas Jusman, menyoroti banyaknya masukan soal infrastruktur dan konektivitas dari Kadin Provinsi.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya mendukung target pemerintah dalam menghapus kemiskinan absolut dan mendorong pemerataan ekonomi.
“Kita akan memetakan daerah mana yang perlu diperkuat pelabuhan atau kawasan industrinya agar pembangunan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, WKU Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia, Dhony Rahajoe, juga menyoroti perlunya forum bersama pusat, daerah, pelaku usaha, hingga akademisi untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih.
“Kalau bisa dibicarakan bersama, aturan jadi lebih implementatif dan hambatan investasi berkurang,” jelas Dhony.
Melalui rapat koordinasi ini, Kadin Indonesia berharap dapat menyusun peta masalah yang lebih konkret dari setiap daerah.
Ke depannya, hasil tersebut akan diformulasikan dalam diskusi terfokus dengan pemerintah pusat agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
