Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Politik dan Keamanan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan mengusung tema “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Keamanan Berusaha dan Industri Pertahanan untuk Mewujudkan Kepastian, Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Nasional” di Menara Kadin Indonesia, Rabu (30/09/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie yang hadir secara daring melalui rekaman video mengungkapkan tiga kunci yang perlu diperkuat dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi gejolak geoekonomi global yang semakin kompleks.

Ketiga kunci tersebut, yaitu kepastian berusaha, penguatan industri pertahanan sebagai penggerak ekonomi, serta ketahanan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional.

“Perang yang belum usai di berbagai kawasan, gangguan di Selat Hormuz, hingga perang dagang dan embargo teknologi menunjukkan satu hal, yaitu tantangan geopolitik hari ini telah berubah menjadi tantangan geoekonomi,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin mengatakan, dampak gejolak global tersebut telah terasa di dalam negeri, antara lain melalui kenaikan biaya energi dan logistik serta tekanan terhadap nilai tukar. Disebutkan Anin, harga minyak Brent Crude sempat meningkat hingga 73,8% dibanding harga sebelum perang. Sementara itu, ongkos logistik dari Asia ke Eropa naik hingga 70% dan dolar menguat terhadap rupiah hingga 10%-12%.

Menurut Anin, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap rantai pasok (supply chain) pelaku usaha Indonesia, mulai dari korporasi besar hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Karena itu, bagi dunia usaha hari ini, politik dan keamanan menjadi fondasi yang paling penting untuk lingkungan kita,” terang Anin.

Anin menempatkan kepastian berusaha sebagai kunci pertama. Investor membutuhkan kepastian hukum, perizinan, keamanan lahan, serta keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Di tengah dunia yang serba tidak pasti, kita harus mengupayakan kepastian hukum, keamanan perizinan, kebijakan, dan juga aman serta nyamannya berusaha,” ucap Anin.

Kunci kedua adalah menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Penguatan industri pertahanan sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.

Anin menilai, sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta, peningkatan kandungan lokal, serta mekanisme investasi yang kelas dapat membuat belanja pertahanan memberikan dampak lebih luas terhadap industri nasional.

“Kita bisa belajar dari negara seperti Turkiye, India, yang mempunyai industri pertahanan lebih dari 20 miliar dolar AS dan kandungan lokalnya sangat tinggi. Ini berdampak tidak hanya bagi ekonomi nasional, tapi juga kemandirian pertahanan,” ujar Anin.

Kunci ketiga adalah memperkuat ketahanan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Anin menilai ketahanan pangan, energi dan sektor digital, termasuk keamanan siber serta kedaulatan data, kini memiliki posisi strategis yang tidak kalah penting dari kekuatan militer.

“Dan dunia harus selalu memiliki kekuatan ekonomi, industri jasa perdagangan yang berkaitan dengan ketahanan nasional,” kata Anin.

Anin menjelaskan, ketahanan nasional berawal dari ekonomi yang kuat, didukung keamanan berusaha, dan diwujudkan melalui industri pertahanan yang berdaulat.

“Di sinilah Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian sekaligus perlindungan hukum agar kegiatan investasi dan bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia menilai, persoalan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik, hukum, dan keamanan. Ketiganya saling berkaitan dan berpengaruh terhadap iklim usaha.

“Politik akan menjadi tidak stabil kalau hukum tidak ditegakkan secara benar. Keamanan juga tidak akan tercipta kalau kondisi ekonominya tidak baik,” ujarnya.

Ia juga meminta Rakornas tidak hanya menjadi forum untuk membicarakan ancaman terhadap dunia usaha. Forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas dan daya saing perusahaan Indonesia.

“Semoga kita tidak hanya berbicara mengenai ancaman, tetapi juga mengenai peningkatan kapasitas dan daya saing dunia usaha serta perusahaan kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago mengatakan, pemerintah terus menerima masukan dari dunia usaha terkait kondisi politik dan keamanan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut, pertemuan dengan Kadin memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu dunia usaha.

“Semoga ke depan keamanan semakin mantap, pengusaha tetap bisa berkembang dengan tenang. Dengan ekonomi yang tumbuh dengan baik, maka keamanan juga akan menjadi baik,” kata Djamari.

Djamari juga menyatakan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan Kadin dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap peran Kadin dalam memberikan masukan serta mendukung terciptanya kondisi yang memungkinkan dunia usaha berkembang dengan baik.

“Pasti. Sekaligus juga pasti kita juga akan memberikan suasana dunia usaha juga bisa bertumbuh dengan baik,” ucap Djamari.

Hadir dalam kesempatan tersebut WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.