Penulis: Primus Dorimulu – Ketua Komunikasi Kadin Indonesia
Jakarta – Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target pemerintah, 5,4% pada 2026 dan 8% pada 2029, perbaikan iklim investasi perlu menjadi prioritas. Para pelaku bisnis dalam negeri membutuhkan rasa nyaman. Ibarat ayam, jika terus-menerus berada dalam kondisi stres, akan sulit bertelur.
Kadin mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan meluncurkan program-program penggerak ekonomi. Namun hingga kini, iklim usaha dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin mendukung penuh seluruh agenda pembangunan, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar mencapai sasaran.
Upaya menarik investasi asing dinilai sangat penting. Indonesia membutuhkan arus foreign direct investment (FDI) yang besar untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, perhatian terhadap pelaku usaha domestik tidak boleh terabaikan. “Jangan sampai ‘ayam’ dalam negeri stres hingga tidak bisa bertelur,” kata Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, dalam seminar Global and Domestic Economic Outlook 2026: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-growth, Pro-poor, Pro-job, dan Pro-environment, Kamis (15/1/2026).
Mengutip hasil survei perdana Business Pulse yang dilakukan Kadin Institute, Anin menyebutkan bahwa 47% responden menyatakan memiliki rencana investasi atau ekspansi usaha dalam enam bulan pertama 2026. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi dunia usaha masih berkutat pada persoalan klasik, yakni regulasi dan birokrasi. Perizinan dan kemudahan berusaha tetap menjadi keluhan utama para anggota Kadin.
Menurut Anin, Kadin berupaya menjadi wadah kolaborasi dan pusat pertukaran data, pengetahuan, serta jejaring antar pelaku usaha. Diskusi mengenai data dan proyeksi ekonomi, kata dia, hanya akan bermakna jika diikuti oleh pergerakan ekonomi riil. “Tanpa real economics yang bergerak, roda ekonomi tidak akan terus berputar,” ujarnya.
Ia menilai tema seminar yang mengusung prinsip pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment mencerminkan kebutuhan nyata perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan penciptaan lapangan kerja, keberpihakan kepada pelaku usaha kecil, serta keberlanjutan lingkungan. Jika keempatnya berjalan seimbang, berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga energi bersih akan tumbuh secara lebih sehat.
Anin juga menekankan pentingnya peran para ekonom dalam membantu dunia usaha membaca peta global, nasional, dan regional. Pelaku usaha, menurut dia, cenderung fokus pada aspek mikro. Karena itu, perspektif makro sangat dibutuhkan agar pengusaha mampu mengantisipasi risiko dan peluang yang berada di depan, di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.
Ia mengingatkan bahwa dinamika global saat ini tidak lagi sebatas perang dagang, melainkan telah bergeser ke konflik fisik dan perebutan sumber daya strategis. Ketegangan geopolitik dan geoekonomi tersebut menciptakan ketidakpastian yang menekan minat ekspansi global. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia perlu tetap tenang, tetapi juga realistis dalam membaca peta kekuatan dunia.
Di tengah ketidakpastian global, Anin menilai fundamental ekonomi Indonesia relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5%, inflasi terkendali di bawah 3%, neraca perdagangan mencatat surplus, dan kinerja perdagangan nasional menunjukkan tren positif. Empat indikator ini, menurut dia, harus dijaga dan ditingkatkan agar kepercayaan dunia usaha tetap terpelihara.
Namun demikian, tekanan terhadap dunia usaha tetap ada. “Ayam-ayam petelur di seluruh dunia sedang stres. Pertanyaannya, apakah ayam di Indonesia juga stres? Tekanan pasti ada, tapi kita tidak punya pilihan selain terus bertelur,” ujar Anin.
Ia menilai arah kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto berada di jalur yang tepat, meski implementasinya tidak mudah. Program-program seperti pembangunan 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis, serta target pembangunan tiga juta rumah per tahun, membutuhkan upaya besar. Namun program-program tersebut dinilai memiliki dampak ekonomi signifikan, termasuk penciptaan jutaan lapangan kerja dan penguatan hilirisasi.
Dalam konteks itu, peran Kadin menjadi krusial sebagai jembatan antara kebijakan makro pemerintah dan implementasi di sektor riil. Kadin diharapkan mampu menerjemahkan agenda pemerintah menjadi peluang pemberdayaan yang konkret bagi dunia usaha.
Anin mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Tingkat pengangguran masih berada di kisaran 4,8%, sekitar 17% kelompok usia muda masih mencari pekerjaan, sementara rasio ICOR yang tinggi menuntut peningkatan efisiensi agar Indonesia mampu bersaing. Karena itu, Rapimnas Kadin 2025 menetapkan fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, perluasan perdagangan, industrialisasi atau hilirisasi, serta percepatan investasi.
“Pada akhirnya, ayam yang paling mudah diyakinkan untuk terus bertelur adalah ayam di dalam negeri,” kata Anin. Bukan berarti Indonesia menutup diri dari investasi asing, tetapi penguatan pelaku usaha domestik menjadi fondasi utama agar perekonomian tetap bergerak, mandiri, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
Sumber: investortrust.id
