Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran krusial dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Anindya atau Anin menyebut salah satu tantangan utama Indonesia saat ini adalah kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 2,5 hingga 3 juta orang per tahun.
“Fokusnya, kalau di dunia usaha, bagaimana meningkatkan lapangan kerja. Jumlahnya itu bisa sampai 2,5 juta-3 juta dibutuhkan setiap tahun,” ujar Anin dalam acara 40 Bisnis Indonesia Group Conference bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (09/12/2025).
Anin menjelaskan bahwa struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan bagaimana dunia usaha menjadi motor utama ekonomi nasional. Pemerintah menyumbang sekitar 8% dari belanja nasional, sementara 57% berasal dari konsumsi domestik, 28% dari investasi, dan sisanya dari net ekspor-impor sekitar 7%.
“Jadi benar-benar dunia usaha itu mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan daya beli dan juga investasi,” tegas Anin.
Lebih lanjut kata Anin, Kadin selalu berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil menengah. Anin menyebut suasana batin atau “mood” pengusaha saat ini relatif baik.
Dikatakan Anin bahwa pengusaha besar yang menjadi penyedia lapangan kerja terbesar, tengah mempertimbangkan peluang investasi baru. Namun Anin mengingatkan bahwa iklim usaha harus tetap dijaga.
“(Ibarat) Ayamnya (pengusahanya) jangan sampai stres,” ujar Anin.
Anin menambahkan bahwa semangat kolaborasi yang digaungkan pemerintah melalui konsep Indonesia Incorporated atau gotong royong memberi keyakinan baru kepada pelaku usaha besar. Model kerja sama tidak hanya melalui co-investment, tetapi juga melalui kolaborasi di bidang pengelolaan aset dan berbagai proyek bersama.
Di sisi lain sambung Anin, pelaku usaha menengah dan kecil yang mencakup sebagian besar anggota Kadin, lebih mudah merasakan tekanan ekonomi, terutama di daerah. Pemangkasan alokasi anggaran ke daerah, membuat kondisi semakin menantang.
“Mereka banyak dari daerah. Dari APBN sekitar Rp3.600 triliun, sepertiganya itu dipotong 30-40%. Jadi dana ke daerah lebih kecil,” jelas Anin.
Meski begitu, Anin menilai beberapa program sosial pemerintah mampu menjaga optimisme, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari rencana 30 ribu dapur pusat, Kadin terlibat dalam pembangunan 1.000 dapur, dengan 500 di antaranya sudah beroperasi.
“500 itu dikalikan Rp1,5 miliar, jadi Rp750 miliar. Itu tidak kecil. Dan jaminan mereka cuma satu: Ketum bilang oke, pemerintah bayar,” ungkap Anin.
Menurut Anin, dapur yang sudah berjalan rata-rata mampu balik modal dalam 10-12 bulan dan menghasilkan sekitar Rp170 juta per bulan, sebuah capaian yang ia nilai signifikan bagi pelaku usaha di daerah.
Selain MBG, Anin juga menyoroti pentingnya mengawal program Koperasi Merah Putih dan pembangunan rumah layak huni yang ditargetkan mencapai 3 juta unit per tahun. Dikatakan Anin, keberhasilan program-program besar tersebut tidak hanya bergantung pada anggaran APBN, tetapi juga pada pemantauan dan implementasi yang konsisten.
“Budget-nya besar, kita harus kawal. Tapi yang kedua, manfaatnya bisa besar. Jadi benar-benar supaya hasil sesuai. Jadi kembali ke pertanyaan singkat, optimistis apa tidak? Saya rasa tugas kita adalah harus optimistis,” tutup Anin.
