Jakarta – Lembaga think tank Prasasti Center for Policy Studies atau Prasasti secara resmi diluncurkan pada Senin (30/06/2025) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Prasasti hadir sebagai mitra bagi para pemangku kepentingan mendorong tercapainya keberhasilan bersama melalui riset komprehensif, dialog strategis dan kolaborasi lintas sektor.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Carmelita Hartoto yang hadir di acara tersebut, sekaligus mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan dukungan penuh Kadin terhadap kehadiran Prasasti karena diharapkan dapat membantu menyuarakan masukan dunia usaha secara lebih efektif.
“Kadin sangat mendukung Prasasti karena ini sangat diperlukan. Karena kita kalau kadang-kadang mendapat kesulitan juga untuk berbicara langsung kepada pemerintah, dengan Prasasti ini kita juga bisa mengharapkan Prasasti (untuk) menyampaikannya. (Dan) bukan hanya menyampaikan, juga membuat studi-studi bersama-sama Kadin yang kemudian bisa disampaikan kepada pemerintah,” kata Carmelita.
Sementara itu, anggota Board of Advisors Prasasti, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan, Prasasti akan menjadi entitas independen yang menyampaikan penilaian objektif berbasis sains dan data, termasuk untuk program prioritas nasional, salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya kira fungsi dari Prasasti adalah untuk menjadi suatu badan atau entitas yang bisa berikan penilaian objektif terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG). Saya berharap bahwa Prasasti bisa memberikan penilaian-penilaian, pengkajian-pengkajian bagaimana kita bisa perbaiki, kita bisa sempurnakan, kita bisa lihat mana yang titik-titik yang lemah, ini berdasarkan data dan sebagainya,” kata Hashim.
Hashim juga menyinggung target ambisius pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai karena didukung program-program strategis yang dijalankan saat ini, termasuk hilirisasi dan kebijakan luar negeri bebas aktif yang menarik minat investasi.
“Tantangan yang diberikan Pak (Presiden) Prabowo Subianto adalah target 8% pertumbuhan ekonomi. Saya sudah lihat animo atau minat dari investor luar negeri begitu besar. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa kebijakan kita tetap untuk menganut kebijakan free dan bebas aktif politik luar negeri itu berhasil. Saya yakin bahwa kita akan mencapai 8% dan akan melebihi 8%,” tegas Hashim, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Board of Advisors Prasasti lainnya, Burhanuddin Abdullah, menekankan pentingnya peran think tank untuk mengawal arah pembangunan nasional.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki jumlah lembaga pemikir yang relatif sedikit dibanding negara lain.
“Mengapa peran kelompok pemikir, peran think tank itu penting di tengah perubahan dunia yang begitu cepat? Bangsa yang unggul bukanlah bangsa yang kaya sumber daya, tetapi bangsa yang mampu mengelola pengetahuan. Bangsa yang berpikir jernih, menyusun langkah strategis, dan merumuskan kebijakan yang berbasis data dan kepentingan publik,” ungkap Burhanuddin.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 37 lembaga think tank, jauh di bawah Amerika Serikat (AS) dengan lebih dari 2.000 lembaga, China sekitar 1.400, India sekitar 600, bahkan Vietnam mencapai 180 lembaga.
“Ini bukan sekadar angka, ini cermin dari kapasitas ekosistem pemikiran bangsa kita. Sebuah (lembaga) think tank yang kuat memiliki fungsi strategis menjadi penghubung antara ilmu, invention, inovasi, dan kebijakan,” tandasnya.
Sebagai informasi, acara ini juga turut dihadiri jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro, WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Suryani Motik, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tatyana Sentani Sutara, WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, WKU Bidang Perkebunan Budiarsa Sastrawinata, WKU Bidang Peningkatan Perdagangan Daerah Ali Duppa, WKU Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe, dan WKU Bidang Transformasi Teknologi UMKM dan Digital Teguh Anantawikrama.
Juga hadir WKU Bidang MICE Budiarto Linggowijono, WKU Bidang Kewirausahaan UMKM R.M Tedy Aliudin, WKU Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategi Nasional (PSN) Akhmad Ma’ruf Maulana, WKU Bidang Antar-Lembaga dan Pemerintah Daerah Junaidi Elvis, WKU Bidang Kewilayahan Sumatera II Riau, Kepri, Babel, Jambi, Bengkulu Johanes Kennedy Aritonang, WKU Bidang Pembiayaan Tigor M Siahaan, WKU Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi Mufti Mubarok, WKU Bidang Perindustrian Saleh Husin, WKU Bidang Industri Hijau Halim Kalla, dan WKU Pengembangan Infrastruktur Strategis Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Thomas Jusman.
Serta hadir pula jajaran Ketua Umum Kadin Provinsi di antaranya Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Barat Buchari Bachter, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara, serta Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimatan Selatan Shinta Laksmi Dewi.
