Presiden Joko Widodo telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024. UU ini salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Pasal 1 (ayat 1) undang-undang ini menyebutkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menilai pembentukan kawasan aglomerasi DKJ akan turut berdampak positif terhadap integrasi pengembangan wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Aglomerasi akan memberi dampak positif, tidak hanya bagi Jakarta, tapi juga daerah-daerah sekitarnya. Integrasi wilayah, maka akan memudahkan dalam pengembangan,” kata Diana (27/4/2024).

Dia menyebutkan, kawasan aglomerasi sebagai amanat UU DKJ nantinya akan mencakup wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Diana menyebut pembentukan kawasan aglomerasi juga dapat meningkatkan pendapatan di daerah masing-masing. Dengan demikian, daerah-daerah lain di kawasan aglomerasi tersebut juga akan turut berkembang dan saling mendukung perputaran roda ekonomi.

Menurut Diana, DKJ nantinya membutuhkan sosok pemimpin yang paham dan mengerti ekonomi untuk mendukung pengembangan wilayah terintegrasi, terutama untuk mendorong masuknya investasi di berbagai bidang.