Jakarta – Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok pangan dunia, ketahanan pangan kian menjadi isu strategis bagi Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Isu tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Kegiatan ini merupakan rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang akan diselenggarakan pada 20–21 Mei 2026.
Forum diskusi yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Katadata ini digelar sebagai respons atas dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang secara nyata menekan sistem pertanian dan pangan global, termasuk di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.
Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21 persen, namun diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.
Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi.
Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.
“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut akan memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap JFSS 2026. Forum ini merupakan penyelenggaraan keenam sejak era Presiden SBY hingga Presiden Prabowo Subianto.
“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan akrabnya.
Ia juga menyoroti potensi penerapan closed-loop system ke sektor hortikultura dan pangan lainnya, terutama jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, fokus Kadin ke depan adalah memperkuat sektor pangan dan mangan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Dengan waktu persiapan yang masih panjang, Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur. JFSS 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
Adapun, Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.
“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.
Menurutnya, percepatan capaian tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujar dia.
Widodo juga menyoroti pentingnya instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan bagi sektor pertanian. “Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.
Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret dan kolaborasi nyata.
Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinaror (WKUK) Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe serta WKUK Bidang Hukum dan HAM Sarana/Prasarana M. Aziz Syamsuddin.
Hadir pula Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Agraria, Tata Ruang dan Perwilayahan Ekonomi Kadin Indonesia Sanny Iskandar, WKU Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin, WKU Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Eka Rachmawati, WKU Bidang Peningkatan Kapasitas dan Permodalan Ekspor Kadin Indonesia Rahmat Samulo, WKU Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Risiko Kadin Indonesia Reginald FM Engelen, WKU Bidang Peningkatan Perdagangan Antar Daerah Kadin Indonesia Ali Dupa, WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimatan Utara Kilit Laing dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter.
