Davos, Swis – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa elektrifikasi merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesial.

Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam diskusi panel bertajuk “Rise of Electro States” di salah satu diskusi panel World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swis, Kamis (22/01/2026) siang waktu setempat.

“Bagi Indonesia, elektrifikasi benar-benar menjadi kunci bagi pertumbuhan, inovasi industri, dan juga kesejahteraan masyarakat,” ujar Anin.

Anin menjelaskan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 285 juta jiwa yang mayoritas berusia muda dan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen selama tiga dekade terakhir, elektrifikasi menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional.

“Saat ini, kapasitas listrik terpasang di Indonesia telah mencapai sekitar 100 gigawatt, dengan tingkat konektivitas jaringan listrik mencapai 99 persen di 17.000 pulau,” terang Anin.

Namun demikian, lanjut Anin, tantangan masih tersisa. Anin mengungkapkan bahwa sekitar 1 persen wilayah, yang mencakup kurang lebih 10.000 desa dan satu juta rumah tangga, belum sepenuhnya menikmati akses listrik yang andal.

“Kendala (penyediaan) jaringan menjadi isu krusial, seiring upaya Indonesia untuk meningkatkan kapasitas listrik sekaligus memastikan kualitas layanan bagi masyarakat,” ungkap Anin.

Di sisi lain, tantangan tersebut juga menghadirkan peluang besar. Anin menilai bahwa Indonesia memiliki keunggulan strategis, baik dari sisi demografi maupun sumber daya alam. Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, serta memiliki cadangan tembaga dan silika yang signifikan.

“Hal ini mendukung agenda hilirisasi industri dan upaya menjaga keterjangkauan energi, mengingat meski menjadi (negara) ekonomi ke-16 terbesar dunia, pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran 5.000 dolar AS,” jelas Anin.

Anin menekankan bahwa Indonesia tidak dapat berjalan sendiri, terutama dalam hal teknologi dan pengembangan talenta.

“Indonesia adalah negara non-blok dan non-aligned (tidak berpihak), sehingga kami dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Namun kolaborasi tersebut harus saling menguntungkan dan tidak menimbulkan ketergantungan,” ujar Anin.

Dalam diskusi itu Anin juga menyoroti konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah sebagai faktor kunci. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah menetapkan rencana penambahan 75 gigawatt kapasitas listrik baru dalam 15 tahun ke depan, dengan 75 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan.
Menurut Anin, hal ini menarik mengingat Indonesia juga masih menjadi produsen energi fosil, seperti batu bara serta minyak dan gas.

“Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, pendekatan elektrifikasi konvensional dinilai tidak selalu efektif. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya dan angin, khususnya di wilayah timur Indonesia, menjadi solusi yang semakin relevan,” ujarnya.

Anin juga menegaskan pentingnya kemitraan yang kuat dan terstruktur antara pemerintah dan sektor swasta, mengingat sekitar 65 persen dari ekonomi Indonesia, senilai 1,5 triliun dolar AS, digerakkan oleh sektor swasta.

Selain sisi pasokan, Anin juga menekankan perlunya mendorong penggunaan teknologi listrik, terutama di sektor transportasi, industri, dan digitalisasi. Elektrifikasi transportasi publik, seperti bus dan truk, dinilai menjadi langkah awal yang efektif untuk membiasakan masyarakat terhadap manfaat kendaraan listrik, mulai dari pengurangan emisi, kebisingan, hingga efisiensi operasional.

Saat ini kata Anin, sekitar 14 persen kendaraan baru di Indonesia telah menggunakan teknologi listrik, dan angka tersebut diproyeksikan terus meningkat. Indonesia juga berambisi menjadi bagian penting dari rantai pasok global kendaraan listrik, baik di pasar Timur maupun Barat, dengan Eropa dipandang sebagai mitra strategis.

“Bagi 285 juta rakyat Indonesia, elektrifikasi bukan sekadar isu energi. Ini menyangkut keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Anin.

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi panel tersebut yaitu Presiden dan CEO Vestas Henrik Andersen, Chief Executive Officer and Chair of the Board TenneT (Belanda) Manon van Beek, Group Chief Executive Officer Eskom Holdings (Afrika Selatan) Daniel “Dan” Marokane, serta pakar kebijakan iklim dan energi Universitas Oxford Inggris Jan Rosenow sebagai moderator.