Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo memperingatkan bahwa nilai tukar rupiah berisiko melemah hingga Rp21.000 per dolar Amerika Serikat apabila kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia terus memburuk. Risiko tersebut dapat membesar jika persoalan yang disoroti MSCI tidak segera ditangani dan Indonesia diturunkan menjadi pasar berstatus standalone.

Berbicara pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim meminta dunia usaha memandang persoalan tersebut sebagai ancaman serius. Dampaknya bisa meluas dari penurunan harga saham menjadi tekanan terhadap rupiah, kenaikan beban pembayaran utang valuta asing, hingga gangguan terhadap kegiatan ekonomi.

“Karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000–Rp21.000. Ada yang bilang Rp22.000,” ujar Hashim, yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Angka tersebut disampaikan sebagai peringatan mengenai skenario risiko apabila arus keluar dana asing berlanjut. Dalam pidatonya, Hashim tidak memaparkan metode penghitungan maupun jangka waktu kemungkinan tercapainya kurs tersebut.

Ia mengingatkan, pelemahan rupiah yang terlalu dalam akan meningkatkan kebutuhan rupiah untuk membayar kewajiban dalam valuta asing. Perusahaan yang memperoleh pendapatan terutama dalam rupiah, tetapi memiliki pinjaman dolar AS, menghadapi risiko kenaikan beban pembayaran apabila kewajiban itu tidak terlindungi secara memadai. “Pinjaman luar negeri kita harus dibayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia,” katanya.

Secara ilustratif, kewajiban sebesar US$1 juta membutuhkan Rp18 miliar pada kurs Rp18.000 per dolar AS. Jika kurs melemah menjadi Rp21.000, kebutuhan rupiahnya meningkat menjadi Rp21 miliar. Ada tambahan kebutuhan Rp3 miliar, atau sekitar 16,7%, meskipun jumlah kewajiban dalam dolar tidak berubah. Dampak aktual terhadap setiap perusahaan bergantung pada lindung nilai, pendapatan valuta asing, serta waktu pembayaran kewajibannya.

Karena itu, peringatan Hashim menyangkut kepentingan yang lebih luas daripada portofolio investor saham. Tekanan kurs dapat menjalar ke biaya bahan baku impor, barang modal, arus kas perusahaan, serta kemampuan pelaku usaha mempertahankan ekspansi.

Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memintanya membantu Rosan Roeslani dan jajaran pemerintah memitigasi persoalan yang dihadapi Indonesia terkait MSCI. Tujuannya agar tekanan terhadap pasar modal tidak berkembang di luar kendali. “Saya diminta oleh Presiden untuk membantu Pak Rosan dan kawan-kawan di pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hashim, salah satu risiko terbesar adalah menyusutnya sumber dana bagi pasar modal Indonesia apabila status pasar diturunkan. Sebagian investor asing dapat menghadapi kewajiban menyesuaikan portofolionya dengan mandat investasi dan indeks acuan yang digunakan. “Kalau MSCI tidak kita mitigasi, berarti sumber dana untuk pasar modal kita akan nanti semakin kering. Banyak akan nanti keluar karena terpaksa kalau kita di-downgrade menjadi standalone market,” katanya.

Peringatan itu muncul ketika MSCI sedang menjalankan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Dalam pengumuman 15 Oktober 2026, MSCI menyoroti ketidaktransparanan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta perlunya bukti penegakan dan perbaikan tata kelola yang konsisten. Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, penurunan klasifikasi tersebut belum merupakan keputusan final.

Dalam skenario yang diperingatkan Hashim, penjualan saham oleh investor asing dapat diikuti penukaran hasil penjualan dari rupiah ke valuta asing untuk dipindahkan ke luar negeri. Jika berlangsung dalam jumlah besar dan tidak diimbangi aliran dana masuk atau pasokan valuta asing yang memadai, proses tersebut dapat menambah tekanan terhadap rupiah. Namun, besarnya perubahan kurs tidak ditentukan oleh arus dana saham saja.

Hashim secara khusus menyoroti praktik tidak sehat dalam perdagangan saham. Ia menyebut saham dengan jumlah yang beredar di publik atau free float terbatas, tetapi memiliki rasio harga terhadap laba atau price-to-earnings ratio yang dinilainya tidak masuk akal.

“Ada indikasi memang ada praktik-praktik yang tidak sehat yang terjadi di pasar saham kita. Saya tidak usah sebut siapa, tetapi ada saham-saham yang istilahnya digoreng,” ujarnya. Ia tidak menyebut nama saham, perusahaan, ataupun pihak yang dituding terlibat. Sorotannya diarahkan pada perilaku perdagangan yang merusak kredibilitas pasar dan dapat menimbulkan kerugian bagi investor lain.

Jumlah saham publik yang terbatas dan valuasi tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan manipulasi. Namun, dalam pidatonya, Hashim menekankan perlunya menghentikan praktik pengaturan perdagangan yang membuat harga kehilangan kewajaran dan mengikis kepercayaan investor. “Saya mohon kepada kawan-kawan dari Kadin, ini masalah sangat-sangat serius,” katanya.

Hashim kemudian meminta anggota Kadin tidak ikut dalam praktik tersebut. Menurut dia, kepentingan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi investor harus menjadi perhatian bersama dunia usaha. “Mohon kegiatan-kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah berkehendak mengambil tindakan tegas. Sebagai peringatan, Hashim menyinggung penindakan terhadap pelaku pasar di Turkiye. Ia berharap persoalan serupa tidak menyeret pelaku usaha Indonesia.

Besarnya jumlah masyarakat yang berinvestasi menjadi alasan lain bagi pemerintah untuk menangani persoalan pasar modal secara serius. Dengan merujuk informasi yang disebutnya diperoleh dari OJK, Hashim menyampaikan angka 32,7 juta warga Indonesia yang memiliki akun investasi atau brokerage accounts. Dalam pidato tersebut, ia tidak merinci cakupan statistik yang digunakan.

Hashim menilai penurunan nilai investasi telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin. Ia mengakui dirinya juga merasakan dampak penurunan harga saham. “Saya juga punya saham di perusahaan publik. Saya tidak puas. Maka pemerintah hendaknya memperhatikan masalah ini,” ujarnya.

Menurut Hashim, pemerintah dan dunia usaha harus bersedia membicarakan kabar buruk secara terbuka agar langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Optimisme mengenai prospek ekonomi perlu disertai keberanian menghadapi persoalan yang sedang berlangsung. “Kabar gembira, saya kira tahun depan bisa datang. Tetapi kabar buruk harus sekarang kita hadapi,” katanya.

Di tengah peringatan mengenai pasar modal, Hashim tetap menyampaikan keyakinan terhadap potensi ekonomi Indonesia. Ia menilai kemampuan negara membiayai pembangunan dapat diperkuat melalui perbaikan pemungutan penerimaan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Hashim berpendapat bahwa besarnya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara. Ia mencontohkan berbagai transaksi jasa dan usaha kecil yang berlangsung secara tunai, kemudian mengaitkannya dengan kebutuhan memperbaiki administrasi serta memperluas pencatatan transaksi.

Ia mengutip perkiraan kegiatan ekonomi yang belum tercatat sekitar 35–40%, yang menurutnya bersumber dari Bank Dunia. Namun, dalam pidato itu ia tidak menyebut judul kajian maupun periode datanya. Angka tersebut merupakan rujukan yang dikemukakan Hashim, bukan hasil penghitungan baru yang dipaparkan dalam forum.

Dalam simulasi fiskalnya, Hashim menggunakan angka PDB sekitar Rp25.000 triliun dan rasio penerimaan negara sekitar 12%. Ia berpendapat, jika rasio penerimaan dapat ditingkatkan enam poin persentase menjadi 18%, tambahan penerimaan secara aritmetis mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

Menurut Hashim, tambahan sebesar itu dapat memperbesar kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan dan mengurangi tekanan defisit. Meski demikian, angka tersebut merupakan ilustrasi potensi berdasarkan asumsi yang digunakannya, bukan realisasi penerimaan atau kepastian tambahan anggaran.

Hashim mengatakan pemerintah akan memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan. Ia menyebut rencana pelaksanaan langkah yang disebutnya digital taxation pada 9 November 2026, dengan melibatkan perbankan serta platform digital dalam pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan.

Pernyataan mengenai jadwal dan cakupan pelaksanaan itu disampaikan sebagai penjelasan Hashim mengenai rencana pemerintah. Dalam forum tersebut, ia tidak merinci dasar aturan maupun mekanisme teknisnya.

Selain penerimaan negara, Hashim menyoroti pentingnya inklusi keuangan. Ia mengatakan pemerintah telah memutuskan pemberian rekening bank gratis bagi warga yang mencapai usia 17 tahun. Langkah tersebut, menurut dia, diharapkan mempermudah penyaluran bantuan sosial langsung kepada penerima yang berhak.

Hashim secara khusus menegaskan bahwa yang dimaksud adalah rekening bank gratis, bukan pemberian telepon seluler gratis. Ia meminta media tidak memelintir pernyataannya.

Dengan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, Hashim berharap daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Ia menilai peluang usaha akan bertambah apabila penerimaan negara membaik dan pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan. “Masa depan Indonesia bukan gelap. Indonesia tidak gelap, Indonesia terang,” ujarnya.

Namun, optimisme itu disertai desakan agar persoalan kepercayaan investor segera dibenahi. Hashim mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik pasar yang tidak sehat dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan politik yang luas. “Jangan sampai rupiah jadi Rp21.000, Rp22.000. Ini punya dampak politik yang luar biasa negatif,” katanya.

Bagi Hashim, menghentikan praktik goreng saham merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional: menjaga kepercayaan investor, mempertahankan sumber pembiayaan dunia usaha, dan mencegah tekanan pasar modal menjalar menjadi persoalan yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.