Jika Sobat KH yang berkutat di dunia bisnis, tentu sudah paham jika bisnis dan pajak merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pada intinya, semua pelaku usaha harus paham jika mereka telah memiliki bisnis, maka mereka juga berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara.
Ya, pengusaha yang telah menjalankan bisnis dan memenuhi syarat, berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara atau disebut sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
Adapun sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 42 Tahun 2009, PKP adalah pengusaha atau pelaku usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP).
PKP ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan, kecuali pengusaha kecil yang mengajukan sendiri sebagai pengusaha kena pajak.
Dengan demikian, tidak semua pengusaha diwajibkan untuk menjadi PKP, kecuali yang telah memenuhi semua syaratnya.
Lalu, apa syarat mengajukan untuk menjadi PKP? Dan apa keuntungan jika pelaku usaha menjadi PKP? Simak penjelasan lebih lengkapnya di sini!
Â
Syarat dan Prosedur Pengajuan PKP
Seperti yang tadi disebutkan, terdapat pengecualian bagi PKP yaitu pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Namun tak perlu khawatir, karena pengusaha kecil pun tetap bisa mengajukan dan memilih untuk menjadi PKP.
Pengusaha kecil yang bisa mengajukan PKP adalah mereka yang memiliki batasan omset hingga Rp4,8 miliar per tahun.
Selain itu, pastikan juga bahwa kamu sudah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan selama dua tahun pajak terakhir dan tidak memiliki utang pajak, kecuali memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda pembayaran pajaknya.
Kemudian, permohonan pengukuhan sebagai PKP bisa dilakukan dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang bisa diunduh di laman pajak.go.id dan melengkapi beberapa dokumen.
Â
Dokumen yang harus dilengkapi antara lain:
- Fotokopi KTP bagi WNI
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA
- Surat pernyataan bermaterai atas nama Wajib Pajak berisi detail kegiatan usaha yang dilakukan serta lokasi kegiatan usaha
- Melakukan pemungutan PPN dan PPnBM yang terutang.
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta penyetoran PPnBM terutang.
- Melaporkan PPN dan PPnBM yang masih terutang.
- Mengkreditkan PPN Masukan apabila pajak keluran lebih kecil dibanding pajak masukan.
- Dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak seperti pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

