Tanggal 9 Agustus kemarin, OSS Berbasis Risiko resmi diluncurkan oleh BKPM. Setelah resmi diluncurkan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yang sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk mendaftarkan kegiatan usaha di OSS tidak lagi digunakan. Hal ini karena adanya KBLI baru yang berlaku, yaitu KBLI 2020.
Salah satu perubahan yang terjadi dari KBLI adalah kini pelaku usaha dapat memilih lebih banyak bidang usaha daripada sebelumnya. Hal ini karena adanya penambahan kategori bidang usaha dalam KBLI 2020 serta penurunan skala usaha di beberapa kegiatan usaha. Sebagai contoh, bidang usaha industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya dengan kode KBLI 10794 kini masuk kedalam daftar bidang usaha persyaratan tertentu, dengan syarat penanaman modal dalam negeri (PMDN) 100 persen. Artinya, PT PMDN kini dapat memilih bidang usaha tersebut dari yang sebelumnya hanya boleh dipilih oleh UMKM.
Lalu, apakah terdapat perubahan lain dari KBLI 2020 yang juga berdampak dalam Pendirian PT? Untuk mengetahui jawabannya, Kontrak Hukum akan membahasnya berikut ini. Yuk simak sampai habis!
Â
KBLI 2020
Â
Secara prosedur sebenarnya tidak ada perubahan dalam proses pembuatan PT. Pelaku usaha yang ingin mendirikan PT tetap harus membuat akta perusahaan yang berisi anggaran dasar dan rumah tangga perubahaan di notaris, lalu melakukan permohonan pendirian PT dengan cara mendaftarkan akta tersebut ke Kemenkumham untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Namun ketika PT akan melakukan pengurusan izin usaha, terdapat perubahan yang perlu diperhatikan sebagai dampak dari diberlakukannya OSS RBA dan KBLI 2020.
Sebagai informasi, KBLI 2020 diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha yang baru akan memulai dan melakukan kegiatan usaha kini diwajibkan untuk memenuhi :
- Persyaratan dasar perizinan berusaha (meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi) dan/atau.
- Perizinan berusaha berbasis risiko (legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya).
- Pengidentifikasian kegiatan usaha.
- Penilaian tingkat bahaya (aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya).
- Penilaian potensi terjadinya bahaya (dilakukan dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas).
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha (diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya).
- Penetapan jenis perizinan berusaha.

