Kadin Indonesia Bidang Perhubungan dan Rantai Pasok telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mengidentifikasi potensi, kontribusi, dan tantangan di sektor perhubungan dan logistik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada Senin, (26/8/2024).

Dalam dua dekade terakhir, sektor perhubungan dan logistik di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memainkan peran vital dalam memperlancar arus barang dan jasa, menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta memastikan kelancaran distribusi dalam negeri maupun internasional. Dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, efektivitas dan efisiensi sektor perhubungan dan logistik menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Meski demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Mulai dari infrastruktur yang belum merata, keterbatasan akses transportasi di daerah-daerah terpencil, hingga inefisiensi dalam manajemen rantai pasok. Tantangan-tantangan ini telah menghambat kemampuan sektor perhubungan dan logistik untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, terdapat peluang besar untuk meningkatkan daya saing sektor ini, terutama dengan adanya perkembangan teknologi, peningkatan investasi, serta komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur nasional.

Selain itu, Presiden Indonesia terpilih periode 2025-2029, Prabowo Subianto, memiliki cita-cita untuk membawa perekonomian Indonesia tumbuh hingga mencapai 8% dalam 2-3 tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai inisiatif strategis yang mencakup pengembangan sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, industri manufaktur, serta teknologi dan inovasi yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal ini, bagi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat bersinergi dan bergotong royong dalam mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia telah menginisiasi penyusunan white paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029. Melalui proses penyusunan yang kolaboratif, white paper ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah yang menyatukan berbagai aspirasi pemangku kepentingan pelaku usaha dan prioritas pembangunan ekonomi nasional 2025-2029.

White paper Kadin Indonesia akan berisi masukan bagi pembangunan 5 tahun ke depan, serta potensi program prioritas strategis dalam mengembangkan perekonomian lima tahun mendatang, serta berfokus pada penyediaan konteks strategis, tujuan, inisiatif kunci dan penggerak, serta metrik utama di seluruh tema prioritas pembangunan. Adapun hasil akhir penyusunan white paper ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kadin telah mengidentifikasi 5 tantangan utama, yaitu:

1. Infrastruktur yang Tidak Merata: Meskipun ada upaya pembangunan infrastruktur yang masif, banyak wilayah di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan akses. Ini mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan waktu pengiriman yang lama, terutama di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.
2. Efisiensi dan Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam sektor logistik diharapkan lebih harmonis, serta proses birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Kapasitas SDM dan Teknologi: Penggunaan teknologi dalam sektor logistik masih tertinggal dibandingkan negara lain. Selain itu, kekurangan tenaga kerja terampil dalam manajemen logistik dan perhubungan menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan performa sektor ini.
4. Biaya Logistik yang Tinggi: Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti inefisiensi dalam pengelolaan rantai pasok, kurangnya transportasi multimoda, dan mahalnya biaya energi.
5. Ketidakstabilan Kebijakan: Kebijakan yang sering berubah dan tidak konsisten dari pemerintah membuat pelaku bisnis dalam sektor logistik kesulitan untuk melakukan perencanaan jangka panjang. Ketidakpastian ini mengakibatkan rendahnya investasi dalam sektor logistik.