Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait kerja sama transformasi digital.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Menara Kadin Indonesia Jakarta Selatan, Kamis (21/08/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk menciptakan sinergi antara dunia usaha dan birokrasi pemerintah yang efisien.

“Banyak yang bertanya, apa hubungannya Kadin dengan Kementerian PANRB? Bagi dunia usaha, untuk bisa sukses berdagang dan berinvestasi tentu butuh dukungan penuh dari pemerintah, terutama pemerintah yang efisien, produktif, dan progresif. Itu yang sedang dibangun oleh Kementerian PANRB,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menjelaskan, target-target transformasi digital yang dijalankan Kementerian PANRB sejalan dengan prioritas Kadin, mulai dari investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, kesehatan, hingga pendidikan.

“Ujungnya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Kerja sama kali ini bukan hanya transformasi digital di PANRB, tapi juga di Kadin yang jaringannya sampai ke tingkat kabupaten dan kota,” imbuh Anin.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini, menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Hari ini kita melakukan kerja sama (dengan Kadin) mengenai transformasi digital. Kementerian PANRB punya tugas besar terkait tata kelola, salah satunya membangun transformasi digital. Kebetulan KemenPANRB juga menjadi Ketua Koordinator Pemerintah Berbasis Elektronik serta bagian dari Komite Transformasi Digital Pemerintah,” jelas Rini.

Menurutnya, kolaborasi dengan Kadin akan memperkuat upaya mempercepat layanan publik sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Tujuan utamanya adalah mempermudah layanan-layanan. Salah satu cara paling efektif adalah melalui transformasi digital. Dengan kerja sama bersama Kadin, kita bisa saling mendukung dan berkolaborasi,” tegasnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Transformasi Teknologi UMKM dan Digital Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama menambahkan bahwa langkah awal dari kerja sama ini adalah pembentukan working group antara Kadin bersama Kementerian PANRB.

“Dengan begitu, kita bisa mengidentifikasi sisi apa saja yang Kadin bisa bantu, terutama dalam memperbaiki business process di setiap kementerian. Saat ini, persoalan utamanya adalah setiap kementerian memiliki business process yang berbeda-beda. Di sinilah peran Kadin, karena sebagian anggota kami punya keahlian di bidang teknologi informasi, dan keahlian itu bisa dimanfaatkan untuk menyempurnakan rencana transformasi digital pemerintah,” jelas Teguh.

Lebih jauh, WKU Bidang Transformasi dan Digitaslisasi Organisasi Kadin Indonesia Ahmad Zaky, menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan juga pembangunan ekosistem kebijakan yang adaptif.

“MoU ini menjadi semangat kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, sederhana, dan transparan. Bagi kami di Kadin, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, mulai dari pusat sampai ke daerah,” tandas Zaki.