Kadin Indonesia Bidang Perhubungan dan Rantai Pasok telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mengidentifikasi potensi, kontribusi, dan tantangan di sektor perhubungan dan logistik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada Senin, (26/8/2024).
Dalam dua dekade terakhir, sektor perhubungan dan logistik di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memainkan peran vital dalam memperlancar arus barang dan jasa, menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta memastikan kelancaran distribusi dalam negeri maupun internasional. Dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, efektivitas dan efisiensi sektor perhubungan dan logistik menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.
Meski demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Mulai dari infrastruktur yang belum merata, keterbatasan akses transportasi di daerah-daerah terpencil, hingga inefisiensi dalam manajemen rantai pasok. Tantangan-tantangan ini telah menghambat kemampuan sektor perhubungan dan logistik untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, terdapat peluang besar untuk meningkatkan daya saing sektor ini, terutama dengan adanya perkembangan teknologi, peningkatan investasi, serta komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur nasional.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi, Carmelita Hartoto menyebutkan tantangan tersebut tercermin dalam potret Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan Bang Dunia. Kinerja logistik Indonesia pada 2023 berada di peringkat ke-63, atau turun 17 peringkat dari peringkat 46 pada 2018.
“Meski laporan LPI ini kontroversi, namun potret ini patut menjadi bahan evaluasi kita, terutama dalam mencari bottleneck sektor logistik yang membuat peringkat menurun. Kita juga tahu, telah banyak terobososan regulasi yang dikeluarkan di sektor transportasi dan logistik. Tapi, itu masih belum cukup menjadi solusi. Kita memerlukan cara-cara berpikir dan eksekusi out of the box yang diluar kebiasaan umumnya untuk mengatasi masalah di sektor transportasi dan logistik nasional,” terang Carmelita.
Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok, Akbar Djohan memaparkan beberapa aspek yang harus menjadi fokus utama diantaranya, kemudahan perizinan, permodalan yang ramah pengusaha, subsidi bunga, relaksasi pajak, perpanjangan tenor, kelembagaan khusus dan satu satunya government agent untuk masalah logistik yang selama ini dilaksanakan secara parsial.
Fokus utama lainnya, lanjut akbar, adalah mengenai perpajakan yang tidak rumit dan tidak membebani pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil. Demikian juga dengan regulasi lainnya terkait perizinan dan penyelenggaraan multimoda, masalah ketersediaan solar, hingga incoterms dan daftar negatif investasi (DNI).
“Perpajakan yang probisnis, contohnya seperti larangan importasi untuk bahan-bahan yang tidak bisa diproduksi didalam negeri agar tidak dikenakan pajak tinggi, baik untuk logistik, pelayaran dan peti,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan pula kebijakan dan terobosan terkait permodalan. Kebijakan saat ini belum mampu menjawab masalah yang dihadapi, tingginya bunga perbankan menyulitkan jasa angkutan dalam negeri untuk bisa bersaing dengan pelaku dari luar negeri yang bisa mendapat bunga kecil, seperti Jepang 2%. Sementara Indonesia bisa mencapai 10%.
