Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) dan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi Kebijakan dan Industri dalam Memperkuat Industri Dalam Negeri” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis (14/08/2025).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia Benny Soetrisno, Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Industri ALB Kadin Indonesia Achmad Widjaja, Ketua Umum PPLBI Utami Prasetiawati, Ketua Umum APKB Iwa Koswara, Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Padmoyo Tri Wikanto.
Dalam sambutannya Benny Soetrisno menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di era yang penuh perubahan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah hanya bisa berdiri kokoh melalui semangat kerja sama.
“Kolaborasi adalah identitas bangsa kita. Jika bijak dikelola, kolaborasi akan menjadi kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.
Benny menambahkan bahwa tujuan utama sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha adalah menciptakan lapangan kerja baru.
“Kita ini pejuang lapangan kerja. Di mana ada investasi, di situ ada lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pajak dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Benny juga mengajak pelaku industri untuk memprioritaskan produk dalam negeri guna memenuhi pasar nasional yang besar dan potensial.
“Nah marilah kita penuhi pasar Indonesia ini dengan produk-produk kita. Jadi jangan produk dari luar. Tentu ini seleksi persaingan akan menjadi bagian dari pada tujuan kita untuk memenuhi pasar. Kalau barang kita bagus, lalu kompetitif, pasti akan dipilih,” tandas Benny.
Sementara itu Direktur Fasilitas Kepabeanan Padmoyo Tri Wikanto DJBC, mengungkapkan pentingnya dialog antar-pemangku kepentingan industri untuk menginventarisasi dan mengatasi kendala yang dihadapi, khususnya oleh industri kecil dan menengah (IKM).
“Mulai dari masalah logistik, kebutuhan bahan baku, hingga tingginya biaya impor skala kecil harus kita cari solusinya bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum APKB Iwa Koswara menyampaikan bahwa Kawasan Berikat berperan signifikan dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri. Melalui penangguhan bea masuk dan pajak impor, industri dapat fokus memperluas kapasitas produksi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Efek bergandanya terasa hingga ke rantai pasok nasional. Semua pihak dalam ekosistem industri ikut terdorong,” kata Iwa.
Lebih jauh, Ketua Umum PPLBI Utami Prasetiawati, menjelaskan bahwa Pusat Logistik Berikat memberikan kemudahan besar bagi industri nasional, mulai dari menghindari biaya demurrage dan detention di pelabuhan, menghemat cash flow melalui pengeluaran barang secara parsial, hingga memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi impor.
“Tanpa memenuhi ketentuan Lartas (Larangan dan Pembatasan), barang tidak dapat keluar dari PLB (Pusat Logistik Berikat). Jadi, PLB menjadi solusi efisien sekaligus legal bagi pelaku usaha,” tandas Utami.
