Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komitmen pemerintah untuk membuka peluang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta, baik domestik maupun internasional, terutama di bidang infrastruktur strategis.

Hal tersebut diungkap Anin, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara The Interntaional Conference on Infrastructure (ICI) 2025, di JICC Senayan, Jakarta pada Kamis (12/06/2025).

“Kalau saya sih dari Kadin menyambut baik, terutama tadi beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan bahwa membuka peluang seluas-seluasnya kepada swasta, swasta domestik maupun internasional. Nah, buat saya itu suatu angin segar,” kata Anin.

Anin menambahkan, sinyal konsistensi pemerintah dalam membuka ruang partisipasi swasta sudah terlihat sejak awal tahun.

“Beliau (Presiden Prabowo) memang sudah konsisten menyampaikan ini dari bulan Januari waktu ada (acara) Musyawarah Konsolidasi Kadin (Indonesia),” ujarnya.

Menurut Anin, fokus pemerintah pada ketahanan pangan, energi, dan air juga menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha di daerah.

“Karena teman-teman di Kadin Provinsi, di Kabupaten/Kota itu bisa berpartisipasi,” kata Anin.

Anin juga menyoroti besarnya stimulus yang telah digelontorkan pemerintah, termasuk Rp250 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), lalu Koperasi Merah Putih kurang lebih sama, serta Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ini semua akan sangat banyak berdampak pada perekonomian Indonesia,” ujar Anin.

Semua penggelontoran dana tersebut menurut Anin bukan hanya sekali manfaatnya, akan tetapi bisa menjadi industri dan badan usaha baru.

“Tadi beliau (Presiden Prabowo) juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin fokus di (bidang) edukasi, kesehatan dan pertahanan, maka di (sektor) swasta itu tentu akan bekerja sama, berkolaborasi. Tetapi bentuknya seperti apa tentu akan kita bicarakan, ” kata Anin.

Anin menambahkan, bagi Kadin, sebagai mitra strategis pemerintah, tentu sebagai sinyal ajakan dari pemerintah yang luar biasa.

“Saya akan diskusikan dengan teman-teman Kadin Provinsi sampai ke (Kadin) Kabupaten dan kota untuk mencoba merealisasikan (kolaborasi) ini, ” ujarnya.

Meski menyambut baik peluang kolaborasi yang ada, Anin menekankan pentingnya iklim investasi yang kondusif.

“Yang pertama tentu iklim investasi, itu sangat penting karena bagaimanapun juga investasi itu kan berjangka panjang. Bukan setahun, dua tahun, kalau infrastruktur bisa lima tahun lebih,” jelas Anin

Kedua, Anin juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan ketiga mengenai penyederhanaan regulasi. “Yang ketiga juga mensimplifikasi atau deregulasi yang tidak perlu. Karena (ya itu) tadi, kembali kepada iklim investasi,” kata Anin.

Lebih jauh, Anin menyebutkan bahwa kerja sama swasta dengan Danantara perlu diperkuat terutama dari sisi pembiayaan.

“Dengan begini tentunya kita bisa lebih mengakselerasi rencana-rencana pemerintah. Dan yang paling penting kerja samanya (dengan swasta) apapun yang sudah jadi bisa di-recycle sehingga dana tersebut bisa dipakai untuk kepentingan ketahanan pangan, ketahanan energi, (dan) ketahanan air,” tegas Anin.

Banyak Minat Pada Proyek Giant Sea Wall
Terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) senilai 80 miliar dolar AS, Anin menilai proyek tersebut sebagai infrastruktur vital untuk keberlangsungan hidup di Pantai Utara Jawa.

“Yang namanya Giant Sea Wall itu adalah urusan livelihood, karena ini di pantai utara Pulau Jawa, yang dimulai dari Jakarta. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan 30 tahun dan wajib untuk dilaksanakan,” katanya.

Anin juga menyebut sudah ada minat dari berbagai pihak internasional.

“Yang saya dengar dari kunjungan ke luar negeri itu banyak sekali minat-minat untuk masuk ke Giant Sea Wall. Apalagi (proyek ini) mempunyai political will dari pusat dan daerah,” ujar Anin.

Meskipun optimistis, Anin memberi beberapa catatan penting kepada pemerintah, khususnya terkait konsep kerja sama dan skema Land Capture Value yang mulai ditawarkan dalam proyek GSW.

“Yang paling penting nomor satu, kejelasan saja bagaimana konsep kerja samanya. Yang kedua, tentunya ada konsistensi daripada kebijakan karena infrastruktur ini kan jangka panjang,” ungkapnya.

Anin juga menekankan pentingnya perhitungan imbal hasil (return) dalam proyek jangka panjang.

“Pendanaan jangka panjang itu juga tidak mudah pada saat ini. Sehingga kalau misalnya kita dan swasta ingin mengantisipasi, tentu ingin memastikan bahwa adanya kepastian hukum jangka panjang dan iklim investasi yang baik,” terang Anin.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menggelar International Conference on Infrastructure (ICI) yang berlangsung 11-12 Juni 2025 di JICC Senayan Jakarta dengan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

ICI 2025 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini mengusung tema “Sustainable Infrastructure for the Future”, yang mempertemukan para pemimpin sektor publik, swasta, dan mitra pembangunan untuk membangun kemitraan strategis dalam pembangunan infrastruktur global yang tangguh, hijau, dan inklusif.

ICI 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara penutupan Kamis sore tadi.