Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah menggelar rapat koordinasi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (08/09/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan investasi daerah, termasuk upaya mengatasi berbagai hambatan regulasi serta pengembangan platform digital untuk memudahkan investor mengakses informasi peluang investasi di daerah.

Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah Kadin Indonesia mengatakan, salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah membangun portal atau database investasi daerah yang dapat menjadi sumber informasi bagi investor sekaligus membantu mengidentifikasi berbagai persoalan regulasi yang selama ini menjadi kendala investasi.

“Dengan kita membuat suatu portal ataupun suatu database baru untuk di kemudian hari sehingga nanti para investor bisa masuk dengan baik, terutama dalam beberapa aturan-aturan selama ini yang tidak kondusif, bahkan ada yang overlapping. Mungkin itu akan kita benahi dan berikan masukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah persoalan utama investasi di daerah, khususnya terkait hambatan regulasi, tumpang tindih aturan, serta perlunya penyederhanaan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Selain itu, turut dipaparkan gagasan riset dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha, termasuk pembelajaran dari pengembangan SKK Migas Center serta berbagai persoalan investasi di kawasan Danau Toba.

Rapat juga membahas arah pembahasan RUU Kadin 2026 yang diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Dalam kesempatan tersebut, turut dipresentasikan prototipe platform digital atau investment dashboard yang memanfaatkan data publik dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Platform tersebut dirancang untuk memetakan potensi investasi daerah, menampilkan regulasi dan dokumen pendukung, menilai kesiapan serta kepastian regulasi daerah, hingga membantu investor menemukan peluang investasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sejumlah masukan disampaikan agar pengembangan platform diawali dari sektor-sektor yang telah memiliki kejelasan serta daya tarik investasi yang tinggi. Platform juga diharapkan dibuat lebih investor-friendly dan memiliki basis data yang kuat serta didukung kajian ilmiah.

Aspek branding dan sosialisasi kepada pemerintah daerah juga dinilai penting agar platform dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, koordinasi lintas komite perlu diperkuat untuk memastikan program yang dikembangkan tidak tumpang tindih, melainkan dapat saling melengkapi.

Sebagai tahap awal, disepakati bahwa platform investasi daerah akan digunakan untuk kepentingan internal Kadin Indonesia Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah. Masing-masing ketua komite diminta menyiapkan data internal untuk selanjutnya diinput ke dalam sistem oleh tim teknologi informasi.

Tahap berikutnya akan dilakukan diskusi lanjutan bersama Kadin Institute untuk melakukan validasi sekaligus memperkuat kualitas dan kelengkapan data yang digunakan dalam platform tersebut.

Rapat juga menegaskan pentingnya tindak lanjut yang lebih aktif dari seluruh peserta, baik melalui koordinasi lintas komite maupun komunikasi dengan pemerintah daerah. Setiap komite diharapkan segera menyiapkan bahan pendukung yang diperlukan untuk pengembangan program investasi daerah ke tahap selanjutnya.