Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025 yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Rabu (27/08/2025).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Rapimprov Kadin Sultra 2025.
Menurut Anin sapaan akrabnya, Rapimprov kali ini terasa sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, yang menunjukkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap peran Kadin dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Rapimprov Kadin Sultra 2025 ini luar biasa. Kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa pemerintah serius memperhatikan peran Kadin, terutama di (provinsi) Sultra yang punya potensi besar,” ujar Anin.
Anin menegaskan, Sultra memiliki sumber daya yang sangat melimpah, mulai dari pertambangan, pariwisata, hingga perkebunan, yang bila dikelola optimal dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Anin juga menekankan empat pilar strategis Kadin Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yakni mendukung swasembada pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan ekonomi inklusif serta menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang.
“Kadin hadir bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hari ini, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan,” tandas Anin.
Lebih lanjut, Ketua Umum Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang menegaskan bahwa Rapimprov tahun ini difokuskan pada dua isu utama sebagai program prioritas, yakni program MBG (Makan Bergizi Gratis) Gotong Royong Kadin dan pemanfaatan Aspal Buton.
Anton menjelaskan, program MBG merupakan program kerakyatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor usaha berbasis komunitas dan potensi lokal.
“Saya yakin dan percaya jika skema ini dijalankan dengan baik, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Program MBG ini adalah bentuk keberpihakan Kadin (Provinsi) Sultra untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat,” ungkap Anton.
Sementara itu, isu kedua yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan Aspal Buton. Anton menilai, potensi Aspal Buton di Provinsi Sultra sangat besar dan perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah maupun nasional.
“Pemanfaatan Aspal Buton didukung oleh kebijakan yang sudah lengkap, baik melalui Perpres, Permen PUPR, Permendagri, hingga Surat Keputusan Gubernur Sultra. Ini adalah momentum besar bagi kita untuk menjadikan Sultra sebagai pusat pengolahan aspal nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Mendagri RI Tito Karnavian menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam memajukan perekonomian daerah.
Dijelaskan Tito, saat ini 65 persen anggaran daerah masih bergantung pada pusat, sementara 34 persen berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena itu, menurutnya, peran Kadin Provinsi Sultra bersama pelaku usaha harus lebih dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jangan pernah bermimpi memajukan daerah hanya mengandalkan anggaran APBD. Daerah bisa lebih maju kalau PAD meningkat. Untuk itu, kita harus menghidupkan iklim usaha swasta melalui Kadin,” tegas Tito.
