Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program pedidikan pada tingkat pendidikan tinggi yaitu Kampus Merdeka Belajar pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk memberikan kuasa lebih kepada perguruan tinggi dalam mengelola program studinya, serta memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar program studinya.

Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia menerima audiensi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (4/5/2024). Audiensi diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Adi Mahfudz WH, Ketua Komtap Pendidikan Vokasi Wisnu Wibowo, dan Wakil Ketua Komtap Pendidikan Dendi Pratama. Dari pihak Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hadir, Dekan, Prof Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Kaprodi, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LL.M., Ph.D., Staf, Yusri Fahmanto, S.E.

Budi Agus, Dekan FH UII menjelaskan untuk program Kampus Merdeka Belajar, dengan 2 (dua) model yaitu perkuliahan dan non perkuliahan. Model perkuliahan pertama adalah sharing praktisi, dimana Kadin dapat berpartisipasi menjadi dosen tamu yang dapat membagikan pengalaman kompetensi khusus. Model perkuliahan kedua adalah praktik hukum, dimana mahasiswa dapat mendampingi industri dalam permasalahan hukum, yang dinilai 20 SKS. Adapun pemagangan yang dilakukan dalam jangka waktu 1,5 – 2 bulan dengan bobot 2 SKS. Untuk metode non perkuliahan, dilakukan studi independen.

Selain itu, FH UII juga bekerja sama dengan Diaspora Global Aktivis Migran, dan sedang menyiapkan para legal untuk pekerja migran. Dalam waktu dekat ini akan diadakan penyuluhan hukum terkait dengan pemahaman hukum aktivis di Singapura, Taiwan, dan Hongkong.

FH UII juga sedang merencanakan sekolah advokasi dan klinik etik. Output mahasiswa yang diharapkan dari program Kampus Merdeka Belajar ini adalah, bagaimana membangun pelaku hukum yang berintegritas dan dapat menopang industri.

Adi Mahfudz WH., WKU Vokasi dan Sertifikasi menanggapi akan melanjutkan obrolan mengenai program Kampus Merdeka Belajar yang in-line dengan industri ini ke Ketua Umum Kadin. Adi menambahkan permasalahan Pekerja Migran ini memang sangat krusial, dan dibutuhkan penanganan serta dasar hukum yang tepat. Kadin yang sudah bekerja sama dengan 27 politeknik negeri dan 17 universitas juga memfasilitasi pengiriman internship ke luar negeri, dan yang paling banyak dikirimkan adalah ke Jepang.

Wisnu Wibowo, Ketua Komtap Pendidikan Vokasi menyampaikan perlu didalami lagi peta okupasi dan SKKNI untuk pendidikan hukum ini, agar pengajaran sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk sertifikasi industri. Pembuatan model pemagangan yang sesuai dengan daerah industrinya juga sangat penting dalam menciptakan lulusan berkompeten. Ditegaskan juga untuk pemagangan dilakukan tidak hanya ke perusahaan besar, tetapi ke UMKM yang sedang diupayakan untuk didorong oleh Kementerian.

Kadin Indonesia berharap dari Kebijakan Kampus Merdeka Belajar dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.