Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi memiliki 49 program kerja di tahun 2023 yang dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

• Penguatan organisasi = 30 program kerja
• Penguatan ekonomi daerah = 15 program kerja
• Penguatan SDM = 2 program kerja
• Penguatan kerjasama internasional = 2 program kerja

Selain itu, WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi akan menindaklanjuti terkait:

• Keppres 18/2022:
  WKU Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi akan melakukan sosialisasi secara masif, melakukan somasi apabila ada yang mengatasnamakan KADIN, menerbitkan atribut KADIN, mengajak asosiasi/gabungan/himpunan/ikatan wajib untuk hanya menginduk kepada KADIN dan menjadi anggota, serta menyusun dan menyempurnakan PO sebagai penjabaran teknis dari Keppres 18/2022.

• Perumusan Peraturan Organisasi (PO):
  Melakukan penyempurnaan terhadap 17 PO karena adanya perubahan dan amanat Keppres 18/2022 dan 6 PO karena kebutuhan organisasi. Serta, penambahan 5 PO untuk kebutuhan organisasi.

• Kegiatan Kadin Provinsi:
  Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 32 provinsi dapat menyelenggarakan Rapimprov. Demikian, WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Himpunan mendorong WKU Bidang Organisasi dan WKU Wilayah untuk dapat memastikan semua provinsi menyelenggarakan Rapimprov dan mengajak WKU/Kepala Badan dapat mensinergikan program melalui Rapimprov.

• Program Kadin Impact Award:
  Kadin Impact Award 2023 adalah rangkaian penghargaan yang ditujukan untuk program terbaik dari 34 Kadin Provinsi dan 514 Kadin Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yang telah memberikan dampak nyata kepada UMKM. Pengumuman pemenangnya akan diselenggarakan bersamaan dengan Rapimnas Kadin Indonesia 2023.

• Implementasi MoU di daerah
  Selama tahun 2022 adanya sebanyak 50 MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani oleh Kadin Indonesia dengan pihak lain. Demikian Kadin Indonesia akan:
  • Mendorong para Wakil Ketua Umum Wilayah Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Pengembangan Otonomi Daerah dan Wakil Ketua Umum terkait untuk mensosialisasikan kepada Kadin Provinsi dan Kadin Kab/Kota atas implementasi MoU/ PKS di daerah
  • Mendorong Wakil Ketua Umum Hukum dan HAM untuk melakukan review atas MoU/PKS yang akan berakhir masa berlakunya

• KADIN Cipta
  Kadin Cipta (Collaborative, Inclusive, Platform, Technology and Data) adalah sebuah platform kolaboratif dan inklusif yang berbasis teknologi dan data sebagai rancangan jangka panjang transformasi digital Kadin Indonesia yang juga dijadikan one stop solution untuk seluruh layanan digital Kadin Indonesia hingga layanan keanggotaan.

• Anggota Luar Biasa (ALB)
  Menargetkan untuk meningkatkan jumlah anggota ALB Kadin Indonesia.