Penulis: Primus Dorimulu – Kepala Komunikasi Kadin Indonesia

Jakarta – Dengan menggunakan pendekatan Sumitronomics, pemerintah akan terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi yang dinamis. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih kuat, kebijakan fiskal pada 2026 akan lebih ekspansif sambil tetap memperhatikan disiplin fiskal. Sedang sektor swasta diposisikan sebagai mesin penggerak utama perekonomian. Pemerintah pun akan terus melakukan de-bottlenecking agar peran swasta dalam investasi lintas sektor semakin besar.

APBN 2026 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, tingkat pengangguran terjaga di kisaran 4,4–4,9 persen, serta mampu menciptakan sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru. “Strategi pembangunan yang diterapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan ketahanan ekonomi,” kata Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, dalam seminar “Global and Domestic Economic Outlook 2026: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-growth, Pro-poor, Pro-job, dan Pro-environment” yang digelar Kadin Indonesia, Kamis (15/1/2026).

Mengutip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Noor Faisal menegaskan sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan, sementara APBN berperan sebagai katalis. Melalui peran tersebut, pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat ke kisaran 6–8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, harus bersifat inklusif dengan ditopang pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja yang masif, dan keberlanjutan. “Stabilitas makroekonomi akan senantiasa dijaga, sembari menciptakan ekonomi yang tidak hanya tangguh, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global,” ujarnya.

Strategi pembangunan ke depan, menurut Noor Faisal, bertumpu pada kolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan tinggi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan.

Pilar pertama adalah strategi pertumbuhan yang diarahkan pada pengembangan sektor bernilai tambah tinggi di seluruh bidang, sekaligus revitalisasi sektor padat karya agar lebih efisien dan berdaya saing. Upaya tersebut didukung melalui deregulasi dan pengurangan berbagai hambatan (de-bottlenecking) guna mempercepat aktivitas ekonomi.

Pilar kedua berkaitan dengan strategi fiskal. Melalui APBN, pemerintah menjalankan fungsi mendorong pertumbuhan, stabilisasi, serta pemerataan. APBN juga berperan sebagai instrumen penguatan fundamental jangka panjang, termasuk sebagai countercyclical policy saat terjadi tekanan ekonomi.

Pilar ketiga adalah strategi investasi yang menekankan sinergi antara pemerintah dan swasta. Dalam konteks ini, Danantara sebagai “tangan” pemerintah diproyeksikan memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan dan mobilisasi investasi.

APBN 2026

APBN 2026 diarahkan menjadi motor penggerak pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sejalan dengan visi-misi Presiden. Fokus kebijakan dituangkan dalam delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, pengelolaan mineral, program makanan bergizi gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penguatan layanan kesehatan, pengembangan desa, koperasi dan UMKM, serta pertahanan semesta. APBN tetap didorong sebagai katalis untuk mempercepat investasi dan perdagangan guna menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Postur APBN 2026 disusun tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit dijaga di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,68 persen. Belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.842,7 triliun, dengan transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun. Pembiayaan difokuskan pada keberlanjutan agar APBN tetap adaptif dalam meredam guncangan ekonomi.

Dari sisi indikator makro, pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan mencapai 5,4 persen, lebih tinggi dibanding target 2025 sebesar 5,2 persen. Inflasi dijaga di level 2,5 persen ±1 persen, mencerminkan efektivitas pengendalian harga di tengah potensi tekanan global.

Suku bunga SBN tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2025 sebesar 7 persen, menandakan biaya pendanaan yang lebih kompetitif. Nilai tukar rupiah diproyeksikan stabil di Rp16.500 per dolar AS, sementara ICP diperkirakan turun ke kisaran US$70 per barel, memberikan ruang fiskal yang lebih luas.

De-bottlenecking

Untuk memperkuat peran swasta, pemerintah terus mengintensifkan upaya de-bottlenecking. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah kanal aduan Lapor Satgas yang melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko, Kementerian Keuangan, serta 29 kementerian dan lembaga lainnya.

Hingga kini, tercatat 42 aduan yang tengah diproses. Kanal ini diharapkan menjadi problem solver bagi pelaku usaha dalam mengatasi berbagai hambatan, mulai dari perizinan, tata ruang, lingkungan, perpajakan, kepabeanan, energi, ketenagalistrikan, pendanaan, ekspor-impor, logistik, hingga pengadaan barang dan jasa.

Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap proses penyelesaian masalah usaha dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi, sekaligus meningkatkan kepastian berusaha.

Ekonomi 2025 Solid

Di tengah gejolak global, perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hingga III 2025 bertahan di kisaran 5 persen, mencerminkan terjaganya aktivitas produksi dan konsumsi domestik.

Inflasi berhasil dikendalikan di level 2,92 persen pada Desember 2025, menunjukkan stabilitas harga tetap terjaga meskipun terdapat tekanan eksternal dan gangguan cuaca. Sejumlah indikator makro turut mengonfirmasi fundamental ekonomi yang positif, seperti surplus neraca perdagangan sebesar US$46 miliar, PMI manufaktur di level ekspansif 51,6, serta yield SBN tenor 10 tahun yang turun ke 6,01 persen.

IHSG mencatatkan pertumbuhan 22,1 persen year-to-date, ditopang cadangan devisa sebesar US$156,5 miliar. Pertumbuhan base money (M0) sebesar 11,4 persen juga memperkuat sinyal terjaganya stabilitas makroekonomi.

Memasuki kuartal IV 2025, perekonomian semakin menguat, didukung stimulus fiskal senilai Rp37,4 triliun dan langkah deregulasi. Konsumsi rumah tangga mulai pulih lebih merata, sementara sektor manufaktur kembali berada di fase ekspansif selama lima bulan berturut-turut.

Arus modal yang sempat tertekan pada paruh pertama 2025 mulai berbalik positif di kuartal IV dengan inflow mencapai Rp31,2 triliun. Kinerja perdagangan juga menunjukkan pergeseran struktural, dengan ekspor manufaktur tumbuh 6,2 persen dan impor barang modal meningkat 17,1 persen, menandakan ekspansi kapasitas dunia usaha.

Sumber: investortrust.id