Jakarta – Dunia usaha Indonesia pada kuartal I-2026 cenderung memilih strategi defensif dalam menghadapi tekanan global yang makin tidak menentu. Di tengah dampak konflik geopolitik, lonjakan harga energi, fluktuasi nilai tukar, dan gangguan rantai pasok, mayoritas pelaku usaha lebih fokus menjaga efisiensi internal, sementara sebagian lainnya masih mengambil sikap wait and see sambil menimbang arah strategi yang paling tepat.
Hal itu tergambar dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Business Pulse Q1-2026 yang diumumkan Kadin Indonesia Institute, Jumat (24/04/2026), berdasarkan survei persepsi pelaku usaha Indonesia terhadap kondisi bisnis, tantangan, dan dampak ketidakpastian global. Chief Kadin Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan, periode survei berlangsung pada 17 Maret–5 April 2026 dengan melibatkan 210 anggota Kadin di 27 provinsi melalui metode random sampling secara daring menggunakan WhatsApp dan online survey form.
Hasil survei menunjukkan bahwa langkah antisipatif perusahaan terhadap dampak konflik geopolitik masih didominasi strategi internal. Efisiensi biaya operasional menjadi langkah utama yang dipilih 33,9% responden, menandakan bahwa pelaku usaha lebih fokus menjaga margin usaha dengan menekan biaya produksi, distribusi, dan operasional di tengah kenaikan harga input dan tingginya ketidakpastian global. Strategi ini memperlihatkan bahwa prioritas utama perusahaan saat ini bukan ekspansi, melainkan mempertahankan kesehatan arus kas dan stabilitas usaha.
Namun demikian, survei juga memperlihatkan bahwa 29,3% pelaku usaha belum atau tidak melakukan langkah khusus. Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku usaha masih cenderung bersikap wait and see, baik karena keterbatasan kapasitas untuk beradaptasi cepat, maupun karena belum adanya keyakinan mengenai strategi mitigasi yang paling tepat di tengah situasi yang terus berubah. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian tinggi, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa sebagian dunia usaha masih rentan bila tekanan global berlangsung lebih lama.
Langkah adaptif memang mulai muncul, tetapi skalanya masih terbatas. Sebanyak 9,9% responden memilih mendiversifikasi mitra dagang, 9,5% meninjau kembali kontrak bisnis dan rantai pasok, dan 7,1% mendiversifikasi sumber bahan baku atau pasokan. Angka-angka ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pasar, pemasok, atau jalur distribusi tertentu guna meminimalkan dampak gangguan global. Sementara itu, 6,4% responden mengalihkan fokus pada permintaan domestik sebagai cara menjaga kesinambungan penjualan, sedangkan hanya 3,9% yang melakukan lindung nilai aset atau mata uang (hedging), mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko keuangan belum menjadi praktik yang luas di kalangan pelaku usaha.
Sikap defensif ini tidak terlepas dari tekanan bisnis yang memang sedang dirasakan dunia usaha. Pada Q1-2026, persepsi kondisi bisnis saat ini dibandingkan kuartal sebelumnya cenderung negatif.
Sebanyak 40,5% responden menyatakan tidak setuju bahwa kondisi bisnis saat ini lebih baik dibandingkan kuartal lalu, sementara yang menjawab setuju sebesar 25,2% dan yang menilai biasa saja sebesar 34,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih dibayangi tekanan biaya, lemahnya permintaan, dan ketidakpastian geopolitik.
Tekanan serupa juga tercermin pada persepsi terhadap kondisi sektor industri masing-masing. Sebanyak 44,3% responden menyatakan kondisi sektor industri yang mereka geluti saat ini tidak lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya, sedangkan 22,9% menyatakan lebih baik dan 32,9% menilai biasa saja. Ini menegaskan bahwa perlambatan dirasakan cukup luas lintas sektor, dan belum sepenuhnya terjadi pemulihan yang merata di tingkat industri.
Dampaknya juga menjalar pada keputusan investasi. Survei menunjukkan bahwa rencana investasi dalam enam bulan ke depan cenderung melemah. Sebanyak 39,0% responden menyatakan tidak setuju akan melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, sedikit lebih tinggi daripada 38,6% yang menyatakan setuju, sementara 22,4% menjawab biasa saja. Angka ini memperlihatkan bahwa minat investasi pelaku usaha masih tertahan oleh kehati-hatian tinggi terhadap prospek ekonomi jangka pendek.
Dari sisi tantangan usaha, hasil survei menunjukkan bahwa tekanan terbesar saat ini justru datang dari faktor kebijakan dan program pemerintah. Sebanyak 16,7% responden menyebut kebijakan dan program pemerintah sebagai tantangan utama, diikuti birokrasi 14,3%, permintaan 11,4%, akses pembiayaan 9,5%, serta ketidakpastian hukum 9,3%. Selain itu, tekanan eksternal juga semakin dirasakan melalui gangguan rantai pasok 3,4%, cuaca/iklim/bencana alam 3,6%, dan perubahan teknologi 3,0%. Ini menandakan bahwa dunia usaha bukan hanya menghadapi persoalan pasar, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, standar, dan dinamika global yang cepat.
Dalam konteks geopolitik, pelaku usaha merasakan dampak yang cukup nyata. Lonjakan harga energi atau komoditas menjadi dampak utama yang dirasakan 20,9% responden, disusul penurunan permintaan pasar 16,2%, depresiasi nilai tukar rupiah 16,2%, meningkatnya risiko operasional usaha 11,8%, ketidakpastian kebijakan atau pasar global 11,5%, dan gangguan rantai pasok global 10,9%. Sementara itu, 12,5% responden menyatakan tidak ada dampak signifikan, yang menunjukkan bahwa dampak geopolitik memang belum dirasakan secara sama di semua sektor.
Dari sisi kesiapan usaha, 36,7% responden menyatakan siap menghadapi dampak konflik geopolitik, 32,4% menyatakan biasa saja, 25,8% mengaku tidak siap, dan 5,2% tidak tahu atau tidak menjawab. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha telah memiliki kemampuan dasar untuk merespons tekanan geopolitik, jumlah yang belum benar-benar siap masih cukup besar. Bahkan, pada kelompok usaha yang menilai dirinya tidak siap, 81,8% juga memandang kondisi bisnis memburuk, sedangkan yang menilai membaik hanya 18,2%. Sebaliknya, pada kelompok yang merasa siap, persepsinya relatif lebih berimbang, dengan 52,6% menilai kondisi bisnis membaik dan 47,4% menilai memburuk.
Survei juga menangkap perkembangan positif yang masih menopang optimisme pelaku usaha. Perkembangan pasar menjadi faktor positif utama dengan porsi 24,1%, meskipun menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Selain itu, perkembangan teknologi meningkat secara signifikan menjadi 22,0%, menunjukkan bahwa digitalisasi dan inovasi mulai menjadi sumber efisiensi dan optimisme baru. Faktor lain yang dinilai positif meliputi kebijakan 13,6%, regulasi yang membaik 11,9%, kondisi persaingan usaha yang lebih kondusif 10,6%, akses pembiayaan 7,0%, dan peningkatan akses pasar internasional 4,3%.
Adapun untuk kuartal II-2026, keyakinan pelaku usaha bahwa kondisi bisnis akan membaik masih terutama bertumpu pada arah kebijakan pemerintah pusat. Sebanyak 39,5% responden menyebut kebijakan pemerintah pusat sebagai faktor utama yang memberi keyakinan terhadap perbaikan bisnis dan perekonomian pada Q2-2026. Ini menunjukkan bahwa arah dan konsistensi kebijakan nasional tetap menjadi jangkar utama ekspektasi dunia usaha, terutama yang terkait dengan stabilitas harga energi, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50, dan peningkatan belanja negara sebagai stimulus fiskal.
Di samping itu, sumber optimisme mulai bergeser ke faktor eksternal dan pembiayaan. Tren pasar dunia atau internasional disebut oleh 16,2% responden, menandakan adanya harapan bahwa kondisi global akan membaik dan mendorong permintaan. Akses pembiayaan yang lebih mudah disebut oleh 11,9% responden, menunjukkan bahwa dukungan likuiditas dipandang penting untuk menopang ekspansi usaha. Sementara itu, kepastian hukum yang membaik sebesar 14,3%, kebijakan pemerintah daerah sebesar 8,1%, dan insentif fiskal yang tepat sebesar 5,2%. Namun, masih ada 1,9% yang menjawab tidak ada dan 1,9% yang menyebut kestabilan geopolitik, yang mencerminkan bahwa sebagian pelaku usaha masih belum memiliki keyakinan kuat terhadap perbaikan kondisi bisnis dalam waktu dekat.
Sejalan dengan itu, dunia usaha juga menyampaikan kebutuhan kebijakan mitigasi yang paling mendesak dari pemerintah. Dukungan subsidi atau insentif fiskal sementara dipilih 19,8% responden, kemudahan akses pembiayaan 19,5%, stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter yang responsif 16,7%, diversifikasi dan stabilisasi pasokan energi 15,1%, serta dukungan logistik dan jaminan keamanan 15,1%. Sementara pengurangan tarif perdagangan 6,0% dan pengembangan instrumen hedging serta diversifikasi finansial 5,7% masih berada di tingkat yang lebih rendah. Ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha saat ini lebih membutuhkan bantalan likuiditas dan stabilitas makro ketimbang instrumen yang lebih teknis.
Secara umum, hasil Kadin Indonesia Business Pulse Q1-2026 menegaskan bahwa dunia usaha Indonesia masih berada dalam fase penuh kehati-hatian. Ketimbang mengambil langkah agresif, pelaku usaha cenderung memilih menjaga efisiensi, menahan investasi, dan memantau perkembangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, strategi bertahan masih menjadi pilihan utama, sementara optimisme tetap ada, tetapi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, perbaikan kondisi pasar global, dan kemudahan akses pembiayaan.
Sumber: Kadin Indonesia Business Pulse Q1-2026, Kadin Indonesia Institute.
Periode survei: 17 Maret–5 April 2026.
Catatan: Tanggal terbit publikasi tidak tercantum secara eksplisit dalam materi yang diberikan.
