Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai ketahanan energi kembali menjadi salah satu agenda utama dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat pembukaan ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 yang mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World” di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6-7 Oktober 2026.

Anin mengatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa pasar energi global masih rentan terhadap gangguan geopolitik. Dampaknya terlihat dari kenaikan harga minyak yang pada 2026 bergerak dari sekitar 65 dolar AS menjadi 110 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut, lanjut Anin, semakin penting bagi Indonesia karena konsumsi bahan bakar nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sekitar 1 juta barel per hari yang masih harus dipenuhi.

“Indonesia melihat hal ini sebagai persoalan serius. Ketergantungan inilah yang membuat kita rentan ketika harga global bergerak,” kata Anin.

Menurut Anin, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan energi dengan mempercepat elektrifikasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Anin mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa penguatan kemandirian energi harus menjadi bagian penting dari respons Indonesia menghadapi ketidakpastian global.

Dalam konteks tersebut, Kadin memandang konsep Indonesia Incorporated, yang mendorong pemerintah dan dunia usaha bekerja bersama, menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia.

“Di Kadin, kami meyakini bahwa arah Presiden mengenai Indonesia Incorporated, di mana pemerintah dan dunia usaha bekerja bersama, merupakan langkah yang tepat,” ujar Anin.

Di sisi lain, Anin melihat investasi global dalam transisi energi terus meningkat meskipun dunia menghadapi ketegangan geopolitik. Investasi transisi energi global pada 2025 tercatat mencapai rekor 2,3 triliun dolar AS. Belanja global untuk transportasi berbasis elektrifikasi juga mencapai hampir 900 miliar dolar AS pada 2025, meningkat dari 741 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.

Anin turut mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, atas peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Dalam satu tahun terakhir, tingkat penjualan kendaraan listrik di Indonesia disebut hampir meningkat dua kali lipat.

Menurut Anin, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia.

“Hal ini menciptakan urgensi sekaligus peluang,” kata Anin.

Anin menambahkan, Kadin sebelumnya telah memperkirakan potensi ekonomi Indonesia dari agenda net zero mencapai 3,8 triliun dolar AS hingga 2050. Untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan peran aktif sektor swasta dalam pengembangan iklim, pembiayaan, pasar karbon, serta peningkatan keterampilan.

Menutup paparannya, Anin menyampaikan lima prioritas Kadin dalam mendorong aksi iklim dan pertumbuhan berkelanjutan. Pertama, mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan Indonesia dalam mencapai target net zero.

“Keempat, mendorong pengembangan ekonomi sirkular dan pemanfaatan energi, serta kelima, memperkuat praktik kehutanan berkelanjutan,” terang Anin

Lebih lanjut, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim, Energi Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa secara geografis, demografis, dan situasi geopolitik, Indonesia berada dalam posisi yang strategis sehingga menarik perhatian para investor.

Ia juga mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terus menerima minat dari investor berbagai negara untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Indonesia selalu mencari teman. Presiden kami selalu mengatakan seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Prinsip inilah yang menjadi landasan utama politik luar negeri kita,” kata Hashim.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Rosan Roeslani menilai transisi energi membuka peluang investasi baru pada hilirisasi dan infrastruktur digital Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan listrik ekonomi digital dan energi bersih bagi industri.

“Salah satu peluang terpenting di hadapan kita adalah persinggungan antara transisi energi dan ekonomi digital,” kata Rosan.

Menurut Rosan, perkembangan kecerdasan buatan (AI) meningkatkan kebutuhan listrik, sementara pusat data semakin menjadi bagian dari infrastruktur strategis.

“Masa depan AI akan bergantung pada listrik, jaringan transmisi, lahan industri, konektivitas, dan investasi. Dengan kata lain, masa depan AI juga tentang infrastruktur,” ujarnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan Kadin Indonesia menilai bahwa keberlanjutan semakin menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan dan daya saing dunia usaha.

“Sustainability semakin menjadi bagian dari bagaimana dunia usaha melihat pertumbuhan, daya saing, dan peluang di masa depan. Bagi perusahaan, transisi ini membuka ruang untuk berinovasi, menciptakan nilai, dan membangun daya saing jangka panjang. ISF 2026 mempertemukan dunia usaha, investor, pemerintah, dan berbagai mitra strategis untuk melihat peluang tersebut dan mendorong kolaborasi yang dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan resilient,” kata Shinta.

Sementara itu, Ketua Pelaksana ISF 2026 Rachmat Kaimuddin mengatakan, di tengah dinamika global, Indonesia terus melihat peluang untuk memperkuat agenda pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

“Di tengah perubahan arah dan dinamika global, menjaga konsistensi agenda keberlanjutan menjadi semakin penting. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Rachmat menilai bahwa, pertumbuhan hijau perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, membuka peluang baru, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat.

“Berangkat dari kepentingan nasional justru dapat membuat agenda keberlanjutan lebih relevan, berkelanjutan, dan membuka ruang kolaborasi global,” katanya.

Turut hadir jajarangan pengurus Kadin Indonesia di antaranya WKUK Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.