Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan komitmen dunia usaha dalam mendukung langkah Indonesia menuju negara maju melalui proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan pada Selasa (21/04/2026).
Dalam paparannya, Anin menyatakan bahwa Indonesia memiliki arah yang jelas untuk bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju.
“Hari ini kita berbicara langsung mengenai bagaimana Indonesia dapat melangkah dengan percaya diri dari ekonomi berkembang yang kuat menjadi negara yang benar-benar maju. Indonesia ingin menjadi negara maju, dan Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu dekat,” ujar Anin.
Ditambahkan Anin, ambisi tersebut merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa sekaligus tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, Anin juga menekankan pentingnya refleksi terhadap tantangan yang masih dihadapi, khususnya terkait kualitas institusi.
“Sebagai pelaku usaha, kita memahami bahwa pasar menghargai kepercayaan, investor menghargai kepastian, dan kepercayaan pada akhirnya bertumpu pada institusi,” jelas Anin.
Menurut Anin, keputusan pemerintah untuk mendorong aksesi OECD merupakan langkah strategis yang tepat dalam mendukung target Indonesia Emas pada 2045. Kadin, lanjut Anin, sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, memiliki peran untuk menghimpun, membina, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan dunia usaha, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional.
“Karena itu, Kadin mendukung penuh proses aksesi OECD sebagai representasi suara institusional dunia usaha Indonesia,” terang Anin.
Dalam kesempatan tersebut, Anin juga memaparkan hasil Kadin Business Pulse Survey. Anin menyebutkan bahwa hampir 50 persen pelaku usaha di Indonesia berencana melakukan ekspansi dalam enam bulan ke depan, menunjukkan tingkat optimisme yang cukup tinggi.
Namun, lanjut Anin, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah birokrasi dan regulasi, yang disebutkan oleh 20 persen responden sebagai hambatan terbesar. Sementara itu, faktor yang paling meningkatkan kepercayaan pelaku usaha adalah kebijakan pemerintah pusat (45 persen), diikuti oleh insentif fiskal yang berisiko serta peningkatan kepastian hukum.
“Aksesi OECD dapat membantu Indonesia memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar pemerintahan, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih prediktif,” kata Anin.
Anin juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia serta dukungan dari pemerintah Inggris dalam penyusunan kajian terkait aksesi OECD. Dalam forum tersebut, Kadin juga menerima Private Sector Playbook yang dinilai penting untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam proses aksesi.
“Pada akhirnya, ini adalah kepentingan Indonesia. Jika kita bekerja bersama dalam semangat Indonesia Incorporated, seperti yang selalu disampaikan Presiden (Prabowo Subianto), maka aksesi OECD akan menjadi akselerator nyata bagi transformasi Indonesia menjadi negara maju,” pungkas Anin.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Kadin Indonesia Erwin Aksa, WKU Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dominic Jermey.
