Untuk menunjang program kerja prioritas, Kadin Indonesia telah membuat program yang dijalankan oleh Badan-badan yang telah dibentuk, antara lain:

• Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan
• Badan Hubungan Legislatif
• Badan Analisis Informasi dan Kebijakan
• Badan Logistik dan Rantai Pasok
• Badan Ekonomi Syariah
• Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu
• Badan Pengembangan Keuangan Digital
• Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital
• Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan
• Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi
• Badan Riset dan Teknologi
• Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi

Untuk menunjang program kerja spesifik, Kadin Indonesia telah membuat program yang dijalankan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk, diantaranya :

1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan
2. Dukungan Persiapan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemindahan IKN
3. Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Vokasi Kadin Indonesia
4. Pengembangan Kewirausahaan – Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia
5. Tim Verifikasi – Validasi Pendaftaran Ulang ALB
6. Tim Kadin Indonesia Trading House (ITH)
7. Tim Pembuatan PO (Peraturan Organisasi) Kadin Indonesia
8. Hilirisasi Mineral – Batu Bara
9.  Indonesia Emas 2045
10. Arbitrase
11. Kadin dan LKPP
12. Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Program Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan

1. Sinergi Program Kebangsaan Dengan Lembaga Pertahanan Nasional RI (Lemhannas). Program ini merupakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para pelaku usaha anggota Kadin.
2.  Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kadin akan berkoordinasi dan menandatangani MoU dengan Kejaksaan, serta melakukan monitoring kegiatan bersama baik di pusat maupun daerah.

Program Hubungan Legislatif

1. Partisipasi Dunia Usaha dalam Pembentukan Undang-Undang (UU). Akan diterbitkan pedoman organisasi Kadin terkait tata cara pemberian masukan UU ke DPR RI. Sosialisasi akan dilakukan ke jaringan pengurus Kadin Indonesia, Kadin Daerah dan Asosiasi.
2.  Penerbitan Summary Pembentukan RUU di Bidang Perekonomian per Kuartal. Akan diterbitkan Buletin Undang-Undang per 3 bulan.
3. Pendampingan Ketua Umum dan Para WKU/Kepala Badan Dalam RDP dan RDPU Alat Kelengkapan DPR. Hal ini mencakup pada identifikasi kebutuhan dan koordinasi dengan bidang dan badan terkait.
4. Sosialisasi Keppres 18/2022 kepada Legislatif. Sosialisasi dilakukan kepada DPR, MPR dan DPRD secara masif sehingga memahami peran dan fungsi Kadin sebagai Mitra yang sejajar dengan Pemerintah/Legislatif dalam Bidang Perekonomian dan dunia usaha.

Program Analisis Informasi dan Kebijakan

1. Riset Hilirisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif. Kadin akan menyusun instrumen dan laporan penelitian tentang UMKM dan ekonomi kreatif.
2. Riset Ketahanan Pangan dan Energi untuk 2024-2029. Kadin akan menyusun instrumen dan laporan penelitian tentang pangan dan energi.
3. Riset Pengembangan Ekonomi Kreatif 2024-2029. Kadin akan menyusun instrumen dan laporan penelitian tentang ekonomi kreatif.

Program Logistik dan Rantai Pasok

1. Sinergi Program Badan Logistik dan Rantai Pasok (BLRP) dengan Kementerian dan Lembaga. Sinergi ini termasuk pada membuat studi kelayakan pelabuhan yang terintegrasi dengan logistik.
2. BLRP Goes to Campus.Kadin menjalin kerjasama dengan Universitas-universitas dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk kesiapan tenaga kerja yang terampil dan kompeten di bidang logistik dan rantai pasok.
3. Sinergi lembaga dan badan internasional. Program ini sebagai rekognisi peran BLRP terhadap global supply chain market.

Program Ekonomi Syariah

1. Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kadin juga membuat pelatihan untuk scale up UMKM halal serta membuka akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
2. Halal Value Chain. Kadin mendorong sinkronisasi kebijakan terkait HVC (high value customer) untuk mendukung terciptanya pengembangan industri halal dan infrastruktur industri produk halal, seperti lab halal, sertifikasi dan pelatihan halal, auditor halal, logistik halal dan lainnya.
3. Inkubasi dan Channeling UMKM. Lingkup program ini mencakup pada peningkatan kapabilitas akses permodalan, sertifikasi halal, teknologi, pelatihan dan standardisasi untuk UMKM.

Program Pengembangan Kawasan Properti Terbaru

1. Kontribusi PDB Industri Properti. Kadin mendorong agar hasil riset secara berkelanjutan dilakukan dan menunjukkan hitungan kontribusi industri properti terhadap PDB nasional menjadi komprehensif, tidak hanya berdasarkan pada jual beli sewa saja.
2. Roadmap Industri Properti Nasional. Akan dilakukan pemetaan ekosistem dan rantai pasok, termasuk didalamnya partisipasi dalam rancangan UU IKN, sosialisasi kepemilikan asing, hingga sertifikasi profesi broker.
3. Pembangunan Industri Nasional Berkelanjutan. Kadin akan mendorong penguatan sektor properti menjadi bidang unggulan di daerah-daerah sehingga memperkuat kontribusi industri properti terhadap PDB nasional. 

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

1. Pengentasan TBC, Stunting dan Kemiskinan Ekstrim. Program ini merupakan bentuk komitmen dari swasta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
2. Pemberdayaan UMKM. Program ini merupakan bentuk komitmen Kadin sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Program Pengembangan Keuangan Digital

1. Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi dan Keuangan Digital. Program ini terfokus pada pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan peningkatan digital talent untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekosistem digital nasional.
2. Layanan Ekonomi dan Keuangan Digital yang Berkualitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Program ini terfokus pada upaya perlindungan industri dan ekosistem keuangan digital melalui penguatan keamanan siber (cyber security) dan Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Program Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan

1. Peningkatan Literasi Pasar Modal. Kadin mendorong korporasi untuk menumbuhkan visibility dan credibility dengan masuk ke pasar modal.
2. Peningkatan Literasi Asuransi Kesehatan dan Dana Pensiun. Program ini sejalan dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan seri literasi keuangan dari OJK mengenai segmen pensiun dan dana pensiun.
3. Advokasi Terhadap Implementasi Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan Atas Kebijakan Tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Program ini sejalan dengan implementasi PP No.26 tahun 2023, Permenkeu Nomor 225/PMK.010/2022, terutama Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor.
4. Kajian Proyeksi Ekonomi 2024. Kajian ini dibuat sebagai dasar untuk memperkuat ketahanan domestik di tengah perlambatan global.

Program Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi

1. Pengembangan Sektor Perfilman dan Animasi Indonesia Melalui Kegiatan Terpadu. Kadin akan menggelar kegiatan konferensi dan pameran tahunan untuk menghubungkan ekosistem pelaku industri perfilman, animasi, konten serta business matching produk-produk dari industri film, animasi, game, konten dalam negeri ke pasar mancanegara. 
2. Dukungan Sektor Perfilman dan Animasi Indonesia Melalui Advokasi Kebijakan, serta Sosialisasi Pengembangan Konten dan Intellectual Property Melalui Kegiatan Terpadu. Kadin akan menjaring aspirasi pelaku industri kreatif terkait kebutuhan regulasi, baik di pemerintah dan DPR RI. Kadin juga akan menghimpun saran kebijakan yang mendukung perkembangan industri konten, film dan animasi. Contohnya kebijakan terkait IP (Intellectual Property).
3. Pelatihan, Sertifikasi, Serta Pengembangan Infrastruktur Produksi Film dan Animasi. Kadin akan menjaring mitra pelatih, membuat kurikulum dan terlibat dalam proses pendirian lembaga sertifikasi.

Program Riset dan Teknologi

1. Public Private Partnership. Kadin menghimpun hasil-hasil riset dari dunia usaha dan menjembatani antara inovator dan industri. Kadin akan bekerja sama juga dengan pemerintah terkait dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2. Melanjutkan Sinergi dengan BRIN. Kerjasama dilakukan dalam rangka pengembangan ristek yang berbasis industri dengan Akademisi, pemerintahan, UMKM, dan terakomodir dalam Sebaris (Sistem Informasi Registrasi Lembaga Riset).