Yang termasuk dalam koordinasi Bidang Perekonomian, antara lain:

• Bidang BUMN
• Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik
• Bidang Ketenagakerjaan
• Bidang Perindustrian
• Bidang Perdagangan
• Bidang Pertanian
• Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan Industri
• Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
• Bidang Kewirausahaan

Program Bidang BUMN

1. Meningkatkan Sinergi BUMN-Swasta dan Mendorong Peningkatan Kapasitas BUMN Untuk Menjadi Pemain Global. Blueprint sinergi BUMN-swasta akan dirumuskan dengan melibatkan para Wakil Ketua Umum terkait, kemudian hasilnya akan disosialisasikan dan diimplementasikan.
2. Mendorong Percepatan Sertifikasi Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli. Hal ini dilakukan dengan penentuan standarisasi tenaga terampil dan tenaga ahli, verifikasi sertifikasi, serta mengawasi dan melakukan sertifikasi tenaga kerja agar terus bertambah.
3. Meningkatkan Tenaga Ahli dengan Kompetensi Inovasi dan Teknologi Konstruksi – BIM (Building Information Model). Hal ini dilakukan dengan menganalisis pemahaman terkait pentingnya BIM, melakukan sosialisasi pentingnya infrastruktur digital BIM di era digital, serta membuat pelatihan BIM dan mencetak tenaga ahli BIM.

Program Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik

1. Dialog Pemerintah dengan Stakeholders Kadin Indonesia. Hal ini dilakukan melalui inventarisasi permasalahan/isu; intensitas dialog/komunikasi dengan pemerintah dan/atau dengan anggota Kadin.
2. Advokasi Kebijakan Sektor Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, Fiskal, serta Publik (termasuk Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan).

Program Bidang Ketenagakerjaan

1.  Registered Nurse. Kadin akan bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kedutaan Besar negara-negara tujuan, serta membuat standarisasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.
2. Industrial Relation Assessment Tools. Kadin akan menyusun dan melakukan uji validitas tools.
3. Kadin High-Level Update (Industrial Relations & Social Security Issues). Akan diukur tingkat kerjasama perusahaan dengan union dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui kolaborasi program.
4. Penetapan Upah Minimum. Kadin akan melakukan monitoring proses penetapan upah minimum dengan menjaga daya saing industri.

Program Bidang Perindustrian

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) Closed Loop. Kadin akan mendorong partisipasi jumlah IKM yang mengikuti program Closed Loop, melaksanakan training peningkatan inovasi industri dan coaching klinik dalam rangka Innovation Award 2024.
2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Hilirisasi Industri. Kadin akan mendorong penggunaan kendaraan listrik roda 3 bersertifikat TKDN pengangkut sampah di 31 provinsi di Indonesia. Pilot project dilakukan dengan masa trial selama 6 bulan dan Replikasi program di lebih banyak daerah.
3. Pengembangan Ekosistem Electric Mobility. Akan dilakukan sosialisasi mengenai program insentif dengan asosiasi dan produsen kendaraan listrik roda 2 dalam rangka membangun ekosistem pengguna kendaraan listrik di Indonesia.
4. Pengembangan Lighthouse industri Manufaktur Teknologi Tinggi (Semikonduktor). Selain melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung pembangunan lebih banyak pabrik semikonduktor, Kadin mendorong investasi dalam dan luar negeri untuk pembangunan pabrik microchip di Indonesia.
5. Percepatan Pembangunan Ekosistem Halal dan Sistem Jaminan Halal (SJH). Akan dilaksanakan bimbingan dan capacity building untuk self declare halal. Dimana sertifikasi halal akan tetap dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Program Bidang Perdagangan

1. Penguatan akses pasar bagi portofolio unggulan. Akan dilakukan Mapping dan identifikasi pameran dan expo internasional yang potensial.
2. Memperkuat Ekosistem dan Rantai Pasok untuk Mendukung Kinerja Ekspor Produk Flagship.
3. Sinergi 3 Bidang Perdagangan, Pertanian, dan Industri untuk Peningkatan Ekspor dan Peninjauan Regulasi Post-Border Transaction.

Program Bidang Pertanian

1. Kemitraan Inclusive Closed Loop. Visi program ini adalah peningkatan ketahanan pangan nasional dan Peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM. Kadin akan memberikan rekomendasi Kebijakan untuk innovative financing, RnD/GMO.
2. Hilirisasi Pertanian. Fokus program ini mencakup peningkatan nilai tambah, kontribusi pertanian untuk ketahanan energi dan pencapaian NDC Indonesia.
3. Akurasi data, sarana dan teknologi pertanian. Kadin mendukung percepatan One Map Policy dan Satu Data Pertanian, implementasi GMO dan teknologi pertanian, hingga upaya penyelesaian tumpang tindih lahan dan perizinan.

Program Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan

1. Optimalisasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kawasan Industri (KI). Program ini akan dilaksanakan melalui kemitraan inklusif (Closed Loop) antara industri-industri yang berskala besar dan IKM yang didukung dengan sistem teknologi tinggi (Hi Tech).
2. Percepatan RDTR. Kadin mendorong pemerintah merealisasikan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota agar implementasi One Map Policy (Kebijakan Satu Peta Nasional) dan Sistem OSS dapat berjalan dengan Rencana Konsep Tata Ruang Berkelanjutan (Percepatan RDTR).
3. Penyelesaian Persoalan Lokasi Industri (LI). Kadin akan mendorong penyelesaian persoalan dimasukkannya Lokasi Industri (LI), Kawasan Industri (KI) dan Perumahan/Pemukiman pada Area Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di berbagai provinsi di Indonesia.
4. Kerjasama Bank Tanah dan Tanah Terlantar. Kadin akan bekerjasama dengan Kementerian ATR untuk mengakselarasi program terkait Dengan Bank Tanah dan Tanah Terlantar agar berjalan dengan baik.
5. Green Investment atau Investasi Hijau. Dalam konteks tata ruang, program ini merujuk pada upaya untuk mengalokasikan investasi ke proyek-proyek yang berkelanjutan secara lingkungan dalam perencanaan tata ruang, pembangunan kawasan ekonomi dan pengembangan kota.

Program Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/PPN. Kadin akan berkoordinasi dengan Bappenas dalam proses pembentukan PMO Major Project, serta mengumpulkan rekomendasi sektor unggulan untuk menjadi input kepada penyusunan RPJMN 2025 -2029. 
2. Pengentasan Stunting untuk Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045. Pengentasan stunting merupakan agenda prioritas dalam RPJMN 2019-2024. Bersama pemerintah dan media, Kadin akan melakukan kegiatan kampanye dan edukasi.
3. Digitalisasi Sektor Mikro. Kadin akan melakukan pemberdayaan dan digitalisasi pedagang mikro di pasar rakyat dan sektor mikro Lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan. Kadin akan melakukan pengembangan dan implementasi INAmikro Apps 2.0 dan melakukan sosialisasi ke pelaku UMKM.

Program Bidang Kewirausahaan

1. Pelatihan Digitalisasi dan Pendampingan Legalisasi Dokumen UMKM. Pengurusan dokumen legalitas seperti NIB, Sertifikat Halal, PIRT, HAKI, termasuk KTA Kadin untuk memperkuat kelembagaan bisnis UMKM. Selain itu, Kadin akan menghimpun dukungan dari perusahaan besar untuk mendorong peningkatan kapasitas digital UMKM
2. Pelatihan Ekspor Jepang Bersertifikat Melalui Platform Wiki Export Japan
3. UMKM Award 2024. Program ini dibuat sebagai bentuk apresiasi untuk UMKM yang menjadi bagian dari Kemitraan Inklusif (Inclusive Closed-Loop) dan telah mengalami kenaikan kelas dengan indikator yang ditentukan