Kadin Indonesia menilai sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia membutuhkan perbaikan yang strategis. Langkah itu perlu dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan di sektor industri yang mencakup:

• Kesenjangan sumber daya manusia (SDM) dan kebutuhan pasar kerja.
• Keterbatasannya akses untuk praktik di industri, khususnya bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
• Kurikulum pendidikan yang kurang relevan dengan kebutuhan industri.
• Perkembangan industri yang berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan sistem vokasi di sekolah maupun lembaga pelatihan.
• Persepsi masyarakat tentang SMK sebagai sekolah nomor dua dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA).
• Minimnya ketertarikan perusahaan untuk berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mengatur Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah untuk memastikan implementasi vokasi berbasis permintaan yang menyeluruh dan terintegrasi. Perpres tersebut mengamankan tugas pokok Kadin Indonesia, antara lain:

• Menyusun dan memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terkini.
• Mendukung ketersediaan tenaga pendidik dan instruktur yang sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK).
• Mendirikan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan vokasi di daerah yang diprioritaskan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Berikat.

Sejalan dengan prioritas pemerintah untuk mendorong reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, ada 7 prioritas yang menjadi fokus Kadin Indonesia sampai Tahun 2024:

1. Membangun visi, komitmen, dan sistem koordinasi bersama melalui satu badan pengawas, yakni TKNV.
2. Memperkuat sistem tata kelola dalam lanskap Pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Membangun harmonisasi regulasi pendidikan vokasi, kerangka kurikulum, dan standar di berbagai kementerian.
4. Bersama dengan pemerintah, menyusun Strategi Nasional (Stranas) Vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri.
5. Menyusun rekomendasi Skill Development Fund.
6. Mendorong pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah dengan ekosistem vokasi yang diinisiasi oleh perusahaan, diprioritaskan di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Berikat.
7. Membangun image building Pendidikan dan pelatihan vokasi.