Aturan TKDN Baru: Infrastruktur Ketenagalistrikan Kini Wajib Memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri Hingga 65,65%
Dalam rangka memenuhi mandat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“PermenESDM 11/2024”),[1] Menteri telah menerbitkan Keputusan No. 191.K/EK.01/MEM.E/2024 (“KepmenESDM 191/2024”) tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) Gabungan Barang Dan Jasa Dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.[2] KepmenESDM 191/2024 […]
Ada OSS dan KBLI Baru? Ini yang Perlu Diperhatikan Ketika Ingin Mendirikan PT!
Tanggal 9 Agustus kemarin, OSS Berbasis Risiko resmi diluncurkan oleh BKPM. Setelah resmi diluncurkan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yang sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk mendaftarkan kegiatan usaha di OSS tidak lagi digunakan. Hal ini karena adanya KBLI baru yang berlaku, yaitu KBLI 2020. Salah satu perubahan yang terjadi dari KBLI adalah kini […]
Jasa Perpajakan: Definisi, Manfaat, dan Cara Memilihnya
Seperti yang diketahui, mengelola pajak adalah bagian penting dari menjalankan bisnis, tetapi seringkali bisa menjadi tantangan yang rumit. Peraturan perpajakan yang sering berubah dan kompleksnya administrasi pajak membuat hal ini menjadi membingungkan dan memakan waktu. Banyak bisnis, terutama yang masih baru dan sedang berkembang, merasa bahwa mengelola pajak secara internal bisa mengganggu fokus mereka pada […]
Kewajiban Baru: Penyelenggara Sistem Pembayaran Wajib Menyampaikan Rencana Penyediaan Dana Paling Lambat Desember 2024
Pada tahun 2019, Bank Indonesia (“BI”) menerbitkan Peraturan No. 21/16/PBI/2019 (“PBI 16/2019”) tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (“SK SP”) dan Pengelolaan Uang Rupiah. Pada intinya, PBI 16/2019 menetapkan berbagai persyaratan dan pedoman bagi bank (“Bank”) dan lembaga selain bank (“LSB”) (Bank dan LSB secara bersama-sama disebut “Pelaku SK SP”) yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi di […]
Tahapan dan Syarat yang Perlu Diketahui dalam Pendirian PT PMA
Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) merupakan langkah strategis bagi kamu yang ingin memperluas bisnis di Indonesia. Dengan potensi pasar yang besar, Indonesia menarik banyak investor asing. Namun, proses pendirian PT PMA memiliki beberapa tahapan dan syarat yang harus kamu ketahui. Memahami tahapan ini akan membantu kamu dalam menjalankan proses dengan lebih mudah […]
Menjamin Keberlangsungan Industri Tekstil: Memperluas Peserta yang Berhak Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin
Pada tahun 2021, Menteri Perindustrian (“Menperin”) mengenalkan Peraturan Menhub No. 18 Tahun 2021 (“Permenperin 18/2021”) tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Percetakan Kain (“Restrukturisasi”). Sesuai dengan judulnya, Permenperin 18/2021 mengatur tentang prasyarat yang berlaku dalam pelaksanaan Restrukturisasi. Namun, dalam upaya memastikan kerangka Restrukturisasi yang berlaku sejalan dengan persyaratan industri dan hukum […]
Simak Persiapan Biaya dan Tips Menghemat Biaya Pendirian PT
Mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia merupakan langkah penting bagi banyak pengusaha. PT memberikan keuntungan berupa tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dan struktur bisnis yang lebih profesional. Namun, salah satu pertimbangan utama sebelum mendirikan PT adalah biaya yang dibutuhkan. Biaya pendirian PT dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi, jasa notaris, […]
Penjaga Impor Baru Diperkenalkan: Tujuh Jenis Barang Impor Ilegal Menjadi Sasaran
Siaran pers yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (“Kementerian”) menegaskan bahwa masuknya barang-barang impor ilegal mengancam ketahanan industri dalam negeri. Selain tidak memenuhi standar yang disyaratkan (yaitu Standar Nasional Indonesia [SNI]), produk ilegal ini juga dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk dalam negeri. Akibatnya, banyak pabrik tekstil yang tutup, banyak pekerja […]
Badan Usaha Kini Dapat Memprakarsai Pengelolaan Barang Milik Negara dan/atau BUMN
Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas (“Perpres 32/2020”). Sebagaimana judulnya, Perpres 32/2020 pada dasarnya menetapkan berbagai prasyarat yang berkaitan dengan optimalisasi Barang Milik Negara (“BMN”) di Kementerian atau Lembaga (“K/L”) terkait dan/atau aset milik Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) melalui hak pengelolaan terbatas (“Pengelolaan Aset”).[1] Perlu dicatat […]
Mulai Juli 2024, 11 Bentuk Layanan Digital Perpajakan Menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP Format 16 Digit dan NITKU
Pada tahun 2022, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 136 Tahun 2023 (secara bersama-sama disebut “Permenkeu 112/2022”). Pada intinya, kerangka baru ini menetapkan berbagai prasyarat yang secara spesifik terkait penggunaan jenis-jenis nomor pokok […]
Perbedaan Izin Usaha untuk Cabang dan Franchise
Sebagai pelaku usaha, siapa sih, yang tak ingin bisnisnya berkembang? Biasanya ada dua cara yang membuktikan sebuah bisnis sudah naik level, yaitu dengan mendirikan kantor cabang secara mandiri atau membuka franchise. Ya, walau sekilas tampak sama, faktanya antara kantor cabang dan franchise memiliki sejumlah perbedaan. Salah satu contohnya, tidak semua cabang dapat dikatakan franchise. Sebaliknya, […]
Perluasan Negara untuk Fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Pada 13 November 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 77 tahun 2019 (“Perpres 77/2019”) tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (“Konvensi Multilateral”).[1] Versi asli Konvensi Multilateral, yang diadopsi pada tanggal 7 Juni 2017 di Perancis dan pensyaratannya diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Perpres 77/2019 dalam bahasa aslinya yaitu Perancis, […]
