Kerangka Pengenaan PPh atas Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu Diperbarui: Tarif yang Berlaku dan Pelaporan PKP Wajib Diklarifikasi
Dalam upaya memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi wajib pajak dan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (secara bersama-sama disebut “Wajib Pajak”), sekaligus memastikan bahwa kerangka peraturan mengenai Pajak Penghasilan (“PPh”) yang berasal dari Wajib Pajak sejalan dengan persyaratan hukum yang berlaku, Menteri telah menerbitkan Peraturan No. 164 tahun 2023 (“Permenkeu 164/2023”) tentang Tata Cara […]
Pedoman Pemberian Insentif Importasi KBL Berbasis Baterai Roda Empat Diperkenalkan: Tenggat Waktu Permohonan Insentif Ditetapkan pada 1 Maret 2025
Di antara berbagai aspek yang semula dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai “PP 55/2019”), diamanatkan bahwa importir kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat (“KBL […]
OJK akan Merestrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia
Pendahuluan Pada awal tahun ini (2023), pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”), yang bertujuan untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia melalui upaya kolaboratif dan saling berhubungan yang dilakukan antara pelaku sektor keuangan dan industri jasa keuangan. Untuk memenuhi amanat yang ditetapkan dalam UU 4/2023, Otoritas Jasa Keuangan […]
RUU Amandemen Kedua UU ITE Diperkenalkan : Beberapa Perbuatan yang Dilarang akan Diperjelas
Pada 22 November 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) menyetujui Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU 11/2008”), dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna mendatang. Berdasarkan persetujuan tersebut, Menteri Komunikasi dan […]
Kerangka Pengupahan Diperbarui : Variabel untuk Nilai Penyesuaian Upah Minimum Kini Disesuaikan
Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah memperkenalkan Peraturan No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”), seperti judulnya, akan menjadi kerangka yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengupahan (misalnya komponen, klasifikasi, dan upah minimum). Namun, dalam upaya menjaga daya beli pekerja buruh (“Pekerja”) di seluruh negeri, serta keseluruhan stabilitas eknokomi nasional sejalan dengan persyaratan […]
Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting. Dimana ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak sendiri […]
Badan Usaha Kini Wajib Melaksanakan Tiga Tahapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Menteri”) telah mengenalkan kerangka baru yang secara khusus mengatur pelaksanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pengadaan infrastruktur (“KPBU”) melalui penerbitan Peraturan No. 7 Tahun 2023 (“Peraturan 7/2023”) yang berlaku sejak 29 September 2023. Peraturan 7/2023 sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan tersebut No. 4 Tahun 2015, […]
Merintis Jalan Baru : Strategi Nasional Indonesia untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Untuk mewujudkan komitmen Indonesia terhadap pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat nasional, serta pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, pemerintah telah menyadari pentingnya merumuskan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Stranas BHAM”), yang kini telah ditetapkan secara resmi melalui diundangkannya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 (“Perpres 60/2023”). Pada intinya, pembentukan Stranas BHAM […]
Aturan Baru Pemerintah untuk Permudah Ekspor UMKM
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk pasar ekspor. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Barang Kirimin. Adapun […]
OJK Target Kontribusi UMKM ke PDB Naik 70% di 2028, Ini Caranya!
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat setiap tahunnya. Deputi Komisioner OJK, Bambang W Budiawan mengatakan, pihaknya menargetkan tahun depan kontribusi UMKM pada PDB naik dari 40 persen menjadi 50 persen. Di akhir 2025 atau 2026 naik menjadi 60 persen, dan di akhir […]
Pebisnis Wajib Tahu! Apa Itu Risiko Usaha, Jenis, dan Solusinya
Risiko usaha adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan saat kita menjalankan suatu bisnis, baik bisnis kecil, menengah, hingga bisnis besar tak luput dari risiko usaha. Risiko usaha ini beragam, mulai dari finansial, teknologi, hingga kebijakan pemerintah. Risiko usaha bersifat tidak terduga dan tentu bisa menimbulkan kerugian pada bisnis. Ya, meskipun rencana bisnis yang disiapkan terbilang […]
Pemegang API-U Diperbolehkan Melakukan Impor Bahan Baku dan Penolong
Berbagai kemudahan pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong (secara bersama-sama disebut “Bahan”) kini tersedia bagi badan usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang secara efektif berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (“API-P”). Kemudahan tersebut diperkenalkan untuk memastikan bahwa Bahan impor tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain agar tidak mengganggu perekonomian nasional. […]
