Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk mencegah kegagalan perbankan yang nantinya dapat mengganggu sistem keuangan dengan tetap menjaga stabilitas industri perbankan secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK 5/2024”), yang berlaku sejak 27 Maret 2024.[1]

Secara umum, POJK 5/2024 memuat berbagai pengaturan yang mencakup 140 pasal dan tujuh bab, antara lain sebagai berikut: 1) Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge; 2) Rencana Aksi Pemulihan; 3) Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank; dan 4) Bank Perantara. Kerangka baru ini juga menggabungkan dan mencabut lima Peraturan OJK yang sebelumnya telah diterbitkan sebagai berikut:

1. Peraturan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik (“POJK 14/2017”);
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (“POJK 15/2017”)[2];
3. Peraturan No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2021 (“POJK 16/2017”);
4. Peraturan No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank (“POJK 43/2017”); dan
5. Peraturan No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge (“POJK 2/2018”)[3].

Mengingat luasnya cakupan POJK 5/2024, edisi Indonesian Legal Brief kali ini akan membatasi pembahasannya pada ringkasan topik spesifik berikut:

1. Kewajiban Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan;
2. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank; dan
3. Bank Perantara: Penyesuaian Persyaratan dan Penjualan Saham.

Kewajiban Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan

POJK 5/2024 mengamanatkan bahwa seluruh bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan kepada OJK. [4] Sebagai perbandingan, POJK 14/2017 sebelumnya hanya mengamanatkan bank sistemik untuk menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan kepada OJK.[5] Namun, persyaratan agar seluruh rencana aksi pemulihan disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), sebagaimana ditetapkan pada POJK 14/2017, tetap dipertahankan.[6]

Seluruh rencana aksi pemulihan paling sedikit harus memperhatikan aspek-aspek berikut ini:[7]

Pengajuan rencana aksi pemulihan kini telah diperbarui berdasarkan kerangka POJK 5/2024 dan harus dilakukan sesuai dengan tenggat waktu berikut:[8]

Bank yang melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan pertama kali dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian renacana aksi pemulihan wajib memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku terhadap kepemilikan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, milik Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dan/atau milik pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut:[9]

*) Penetapan KBMI harus didasarkan pada tingkat modal inti yang dimiliki bank tersebut per 31 Desember 2023

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

Nomenklatur dan kriteria yang berlaku terhadap status pengawasan bank kini telah diperbarui dari sebelumnya yang ditetapkan dalam POJK 15/2017, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Selain melakukan tindakan dalam rangka perbaikan status bank, bank yang sedang dalam penyehatan juga wajib menyampaikan dokumen berikut kepada OJK:[14]

1. Laporan keuangan terkini, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan rekening administratif;
2. Perincian aset produktif terkini, yang dikelompokkan berdasarkan kualitas;
3. Laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank, selain penyertaan modal sementara yang digunakan untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
4. Laporan struktur kelompok usaha terkini terkait bank;
5. Laporan proyeksi arus kas untuk bulan yang akan datang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian sesuai frekuensi yang ditetapkan oleh OJK; dan
6. Informasi dan/atau laporan lainnya yang diperlukan oleh OJK.

Namun perlu diperhatikan bahwa bank dapat dikecualikan dari penetapan status penyehatan jika memenuhi kriteria berikut[15]

1. Sedang dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau integrasi;
2. Sedang dalam penambahan setoran modal dalam hal telah terpenuhinya kriteria setoran minimum, yaitu paling sedikit memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk menampung tambahan modal sebagai penyangga; dan/atau
3. Sedang melaksanakan rencana tindak penyehatan.

Bank Perantara: Penyesuaian Persyaratan dan Penjualan Saham

Terkait dengan permohonan izin usaha bank perantara, persyaratan yang berlaku kini telah disederhanakan berdasarkan kerangka baru POJK 5/2024, yang secara garis besar dirangkum dalam tabel berikut:

Baru diperkenalkan dalam POJK 5/2024, dalam hal LPS menjual seluruh saham bank perantara sebagai bagian dari proses pengakhiran, namun penjualan tersebut tidak memenuhi persyaratan pemegang saham atau kepemilikan asing yang ditetapkan di dalamnya, maka proses ini harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sejak pembelian saham yang bersangkutan.[18]

Sumber: hukumonline.com