Perombakan Sengketa Hubungan Industrial: Revisi Besar pada Prosedur Mediasi dan Konsiliasi
Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan (“RUU Perubahan”) atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“PPHI”), yang sebelumnya diubah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 (bersama-sama disebut sebagai “UU 2/2004”). Dalam RUU Perubahan yang telah diterima oleh Hukumonline, yang telah dimasukkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI […]
RUU KIA Baru: Mengungkap Kesenjangan dan Kekhawatiran
Pendahuluan Indonesia masih menghadapi beberapa isu penting terkait upaya untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak. Sebagai contoh, angka kelahiran, kematian bayi, dan stunting masih tinggi. Selain itu, ketentuan mengenai kesejahteraan ibu dan anak yang berlaku di Indonesia masih tersebar di berbagai kerangka hukum dan belum mengakomodasi kebutuhan dan dinamika masyarakat Indonesia. Dalam upaya untuk mengatasi masalah yang […]
Mengenal RUPS dalam PT: Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya
Sebagai pengusaha atau investor, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kegiatan RUPS sendiri memang menjadi agenda rutin yang perlu dihadiri, baik untuk investor saham maupun pengusaha. Namun, tidak semua perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS, hanya Perseroan Terbatas (PT) yang sudah go public atau sudah memiliki catatan saham di Bursa Efek […]
Catat, Ini Bidang Usaha yang Perizinannya Tidak Diurus Melalui OSS
Pemerintah telah mempermudah proses perizinan pelaku usaha melalui sistem One Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau proses perizinan melalui satu pintu berdasarkan kategori risiko. Adapun payung hukum OSS adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ya, kebijakan ini mencoba mempermudah pelayanan izin dengan mengintegrasikan sistem. Meski […]
Gratis PPh untuk Parkir DHE SDA selama Enam Bulan atau Lebih
Pada tahun 2000, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (“PPh”) atas Bunga Deposito dan Tabungan, serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (“BI”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 (secara bersama-sama disebut “PP 131/2000”). Di antara berbagai ketentuan yang diatur dalam PP 131/2000, kerangka ini mengatur tarif PPh yang berlaku yang dapat […]
BUMN dan Sektor Swasta akan dapat Berkontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian
Disahkan pada tahun 2011, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut “UU 6/2011”), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian. Namun […]
Akta Pendirian PT Harus Terdaftar di BNRI
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu langkah penting bagi siapapun yang ingin memulai bisnis secara legal dan terstruktur. Dimana PT merupakan bentuk badan usaha yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya karena tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Adapun ketentuan PT telah diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang PT sebagaimana diubah […]
IKN: Menjadi Tax Haven bagi Wajib Pajak Badan
Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2023 (“PP 12/2023”) tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara (“IKN”), yang secara khusus membahas penerbitan perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan berbagai fasilitas dan insentif penanaman modal yang tersedia bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di […]
Pemerintah Tunda Wajib Sertifikasi Halal ke 2026, Mengapa?
Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dari semula 17 Oktober 2024 menjadi 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri yang digelar pada Rabu (15/5/2024). Sementara itu, kewajiban sertifikat halal tetap berlaku bagi […]
Program Simpanan Wajib Tapera Sebesar 3%
Presiden Jokowi baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 (“Perubahan”), yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 (“PP 25/2020”) tentang Penyelenggaraan Simpanan Perumahan Rakyat (“Tapera”) dan yang telah berlaku sejak 20 Mei 2024. Berbagai ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan peserta Tapera dan yang semula diatur dalam kerangka PP 25/2020 sebelumnya telah dianalisis dalam Indonesian Legal Brief edisi berikut: […]
BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring
Dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko yang berkaitan dengan peredaran obat dan makanan yang tidak aman secara daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) menerbitkan Peraturan No. 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 32 tahun 2020 (secara bersama-sama disebut “PerBPOM 8/2020”). PerBPOM 8/2020 secara garis besar mengatur berbagai […]
Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis
Dalam upaya mengoptimalkan importasi barang tertentu, Menteri Perdagangan (“Menteri”)menerbitkan Peraturan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“Permendag 36/2023”),[1] yang sebelumnya diubah dua kali, masing-masing melalui penerbitan Peraturan No. 3 Tahun 2024 (“Perubahan Pertama”)[2] dan Peraturan No. 7 Tahun 2024 (“Perubahan Kedua”)[3]. Namun, sehubungan dengan isu terkini menyangkut penumpukan kontainer di pelabuhan akibat keterlambatan penerbitan Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis komoditas […]
