Rancangan Peraturan Baru: Pemerintah akan Prioritaskan Pemberian WIUPK untuk Perusahaan Swasta
Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”),[1] yang hingga kini menjadi peraturan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, setelah diberlakukannya perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang […]
Revisi PP 96/2021 Beri Kepastian Hukum dan Investasi
Pelaku usaha pertambangan batubara menyambut positif rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”). Revisi diyakini dapat membuat iklim usaha dan investasi pertambangan tetap menarik di mata investor. “Secara umum, revisi PP dapat memberikan kepastian hukum dan investasi bagi industri pertambangan yang investasinya […]
Mengenal Sertifikat Standar OSS untuk Izin Kegiatan Usaha
Pemerintah telah mempermudah proses perizinan pelaku usaha melalui sistem One Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau proses perizinan melalui satu pintu berdasarkan kategori risiko. Dimana, agar mendapatkan izin pelaku usaha tidak hanya memerlukan NIB, tetapi juga harus memiliki sertifikat standar OSS. Hal ini penting, karena sertifikat standar OSS digunakan untuk menilai apakah pelaku usaha […]
Perubahan Kerangka Kebijakan Perketat Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri
Pada tahun 2023, Menteri Perdagangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“Permendag 36/2023”) yang, seperti judulnya, saat ini menjadi kerangka terkini yang mengatur prasyarat dan izin wajib untuk melakukan kegiatan impor.[1] Namun, dalam upaya mengoptimalkan implementasi impor barang tertentu, Menteri kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendag 36/2023 (“Amandemen”), […]
Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan Untuk Pekerjaan Konstruksi Diperkenalkan
Dalam upaya mencapai manfaat yang signifikan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam seluruh siklus pekerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Deputi”) telah menerbitkan Keputusan No. 3 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pekerjaan Konstruksi (“Keputusan 3/2024”). Keputusan 3/2024 telah berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024.[1] Secara umum, […]
Punya PT Perorangan? Ini 5 Keuntungan yang Bisa Didapatkan!
Pengusaha yang baru merintis saat ini telah diberikan kemudahan untuk mengurus legalitas. Salah satunya dengan dapat mendirikan perseroan perorangan atau sering disebut sebagai PT Perorangan. Melalui aturan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja/Omnibus Law, pelaku usaha yang memiliki modal tunggal, jumlah modal usaha yang terbatas, dan […]
Pemberian Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik Diperkenalkan
Menteri Perindustrian (“Minister”) telah menerbitkan berbagai regulasi yang khusus mengatur tata cara pertimbangkan teknis (“Pertimbangan”) impor produk tertentu. Salah satu kerangka regulasi tersebut adalah Peraturan No. 6 Tahun 2024 (“Permenperin 6/2024”), yang mengatur tata cara yang berlaku untuk penerbitan Pertimbangan impor produk elektronik. Permenperin 6/2024 telah berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024. Kerangka terbaru ini mengatur sejumlah 78 […]
Menelusuri Lanskap CCS di Indonesia: Mengurai Ketentuan yang Berlaku dan Dampak dari Kerangka Regulasi CCS yang Baru Diperkenalkan
Pendahuluan Salah satu tren terbaru yang muncul saat dunia berusaha beralih ke masa depan rendah karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung sambil mencapai target global Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission – “NZE”) adalah penerapan teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage – “CCS”). Sederhananya, CCS melibatkan penangkapan karbon dioksida, baik yang berasal […]
Peraturan OJK Dorong Integrasi Aspek Pelindungan Konsumen dan Masyarakat ke dalam Alur Bisnis PUJK
Pendahuluan Menjelang berakhirnya tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengeluarkan beberapa peraturan baru, termasuk Peraturan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan 22/2023”). Kerangka baru ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya untuk lebih memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta menyelaraskan berbagai peraturan OJK yang […]
Pembenahan Lanskap Impor Indonesia: Menjaga Kepentingan Industri Dalam Negeri
Pendahuluan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia telah menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”), dari fenomena predatory pricing yang berasal dari produk impor, khususnya produk yang dijual dengan harga di bawah rata-rata nilai pasar melalui platform e-commerce. […]
Perbedaan PT Biasa dan PT Perorangan Pasca UU Cipta Kerja
Seperti yang diketahui, pemerintah melalui UU Cipta Kerja telah melakukan terobosan baru dimana para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya secara perorangan melalui badan usaha yang disebut Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. PT Perorangan ini dikhususkan untuk para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sehingga, mereka juga berkesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama dengan badan usaha […]
Kerangka Pengenaan PPh atas Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu Diperbarui: Tarif yang Berlaku dan Pelaporan PKP Wajib Diklarifikasi
Dalam upaya memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi wajib pajak dan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (secara bersama-sama disebut “Wajib Pajak”), sekaligus memastikan bahwa kerangka peraturan mengenai Pajak Penghasilan (“PPh”) yang berasal dari Wajib Pajak sejalan dengan persyaratan hukum yang berlaku, Menteri telah menerbitkan Peraturan No. 164 tahun 2023 (“Permenkeu 164/2023”) tentang Tata Cara […]
